Ketua IAKMI Sumut: Program Berobat Gratis Bukti Keberpihakan Bobby Nasution terhadap Masyarakat Kecil

 LensaMedan – Program Universal Health Coverage (UHC) yang diwujudkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, dinilai menjadi bukti nyata keberpihakan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution terhadap masyarakat kecil.

“Program berobat gratis Sumut Berkah menjadi bukti nyata keberpihakan Gubernur Sumut kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan karena faktor kemiskinan,” ujar Pengamat Kesehatan Sumut, Destanul Aulia, di Medan, Jumat (24/10/2025).

Dikatakan Destanul, pencapaian Pemprov Sumut terhadap UHC Prioritas sejak 1 September 2025 bukan hanya soal angka kepesertaan, tetapi juga tentang bagaimana hak masyarakat secara inklusif untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan benar-benar diwujudkan.

“Pemprov Sumut telah membuktikan di tengah efisiensi anggaran, bukan penghalang untuk mempercepat pencapaian UHC. Namun, sebaiknya tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembiayaan di masa depan. Artinya, harus ada jaminan masyarakat tidak hanya memperoleh layanan kesehatan lebih mudah hari ini, tapi juga merasakannya secara berkesinambungan,” kata Destanul, yang juga Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumut.

Tak hanya itu, Destanul juga mengatakan, kebijakan Gubernur Sumut yang meminta agar setiap rumah sakit menyediakan minimal 30% kamar kelas III untuk pasien UHC, merupakan langkah strategis yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan prinsip equity in health, keadilan dalam pelayanan kesehatan. Artinya, akses layanan tidak boleh dibatasi oleh kemampuan ekonomi, tetapi dijamin oleh sistem sosial yang inklusif.

“Kalau kita lihat dari perspektif teori, ini mencerminkan prinsip public service obligation (PSO) ataupun standar pelayanan minimum (SPM) di mana rumah sakit, baik negeri maupun swasta memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan,” ujar Destanul yang juga tenaga pengajar di Universitas Sumatra Utara.

Berdasarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2022, menurut Destanul, menunjukkan bahwa peningkatan ketersediaan kamar kelas III berbanding lurus dengan penurunan angka penolakan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga  sebanyak 27%, ini menjadi bukti untuk segera diwujudkan agar tidak ada lagi penolakan pasien di era UHC.

“Saya juga melihat kebijakan ini sebagai bentuk komitmen fiskal dan moral dari Pemprov Sumut untuk menjaga keberlanjutan UHC. Apalagi, 30% kamar kelas III ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk mengembalikan roh pelayanan kesehatan sebagai hak dasar warga negara,” kata Destanul.

Destanul mengharapkan, rumah sakit bisa menjalankan kebijakan ini dengan semangat kolaborasi dengan tanpa melihatnya sebagai suatu beban, melainkan sebagai kontribusi nyata terhadap masyarakat.

“Bila implementasinya disertai dengan peningkatan kualitas layanan, efisiensi sistem rujukan, dan transparansi penggunaan klaim BPJS, maka Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi dengan pelayanan kesehatan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial,” kata Destanul.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution saat meluncurkan UHC Prioritas, meminta kepala daerah se-Sumut untuk memastikan fasilitas kesehatan (Faskes) tidak ada lagi menolak pasien karena alasan kamar penuh.

Ia juga meminta setiap pihak untuk memaknai UHC bukan sekadar memfasilitasi administrasi masyarakat yang berobat saja. Menurutnya, UHC harus dimaknai dengan melayani pasien sampai sembuh. (*)

(Medan) 

Bagikan Artikel ini