2026, YAKOPI Targetkan Restorasi 3.900 Hektar Hutan Mangrove

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, didampingi Direktur Eksekutif YAKOPI, Meilinda Suriani Harefa, saat diwawancarai di sela kegiatan “1st CoESDev 2026: International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026” yang digelar di Aryaduta Hotel Medan, Sabtu (18/4/2026).lensamedan-juli simanjuntak

LensaMedan - Ajang “1st CoESDev 2026: International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026” menjadi momen Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) memperkenalkan logo baru sebagai simbol semangat dan arah baru dalam memperkuat upaya pelestarian lingkungan pesisir.

Peluncuran logo ini menjadi momentum penting bagi YAKOPI untuk menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir, sekaligus memperluas kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Sebagai lembaga yang berbasis di Sumatra Utara (Sumut), YAKOPI selama ini aktif menjalankan berbagai program strategis, mulai dari restorasi mangrove, edukasi lingkungan kepada masyarakat, hingga penguatan peran generasi muda sebagai agen perubahan. 

Tak hanya itu, YAKOPI juga konsisten memberdayakan perempuan pesisir melalui pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kapasitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Direktur Eksekutif YAKOPI, Meilinda Suriani Harefa, menegaskan bahwa logo baru ini tidak sekadar perubahan visual, melainkan representasi dari tekad organisasi untuk terus berinovasi dan memperluas dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.

“Melalui momentum ini, kami ingin memperkuat sinergi antara masyarakat, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan ekonomi biru serta menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian penting dari upaya pengendalian perubahan iklim,” ujarnya di acara yang digelar di Aryaduta Hotel Medan, Sabtu (18/4/2026).

Meilinda Suriani Harefa, mengungkapkan, YAKOPI menargetkan restorasi mangrove seluas 3.900 hektare di Sumatra Utara pada tahun ini, dengan prioritas wilayah pesisir barat termasuk Kepulauan Nias. Secara keseluruhan, YAKOPI telah melakukan rehabilitasi sekitar 3.000 hektare di lima provinsi.

Selain fokus pada lingkungan, YAKOPI juga mengembangkan pendekatan ekonomi berbasis masyarakat, mulai dari pelatihan hingga pemasaran produk lokal melalui kemitraan dengan sektor swasta. Ini sekaligus menjawab tantangan utama dalam konservasi pesisir, yakni membangun komitmen masyarakat.

“Kami tidak hanya menanam mangrove, tetapi juga memastikan masyarakat sejahtera. Produk-produk lokal akan kami bantu dari sisi kualitas, pengemasan hingga pemasaran agar benar-benar memberikan nilai ekonomi. Karena selama ini banyak masyarakat yang ragu,” jelas Meilinda.

“Karena itu kami bersyukur dukungan pemerintah sangat kuat. Tantangan terbesar adalah memastikan masyarakat percaya bahwa upaya ini memberi manfaat ekonomi,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyebut kegiatan yang digelar Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) tersebut sebagai langkah konkret dalam edukasi dan aksi penyelamatan lingkungan pesisir.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran YAKOPI memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penyelamatan lingkungan hingga peningkatan ekonomi berbasis pesisir,” ujar Heri yang hadir mewakili Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Menurutnya, YAKOPI telah berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung konservasi tanpa bergantung pada anggaran negara, sekaligus mendorong implementasi ekonomi hijau dan biru dari hulu ke hilir.

Pemprov Sumut sendiri, lanjutnya, telah menetapkan program strategis daerah untuk rehabilitasi mangrove di sejumlah wilayah pesisir, seperti Kepulauan Nias, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, dan Asahan.

“Kami sudah melakukan reboisasi di beberapa titik dan akan terus berlanjut tahun ini. Program ini menjadi prioritas daerah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Terkait alih fungsi kawasan mangrove, Heri menegaskan pemerintah bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi kawasan.

“Kalau itu kawasan mangrove, harus dikembalikan menjadi mangrove. Tidak ada tawar-menawar. Penertiban sudah dilakukan di ribuan hektare,” tandasnya. (*)



(Medan)













 

Belum ada Komentar untuk "2026, YAKOPI Targetkan Restorasi 3.900 Hektar Hutan Mangrove "

Posting Komentar

Pembangunan Properti ‘Jewel’ di Polonia Menuai Polemik, Rommy Van Boy Minta Wali Kota Cek Legalitas Proyek

Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy. LensaMedan – Proses pembangunan kompleks perumahan mewah "Jewel" yang berlokasi di Jalan ...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel