Pramono Anung Maknai Iduladha Sebagai Momentum Tingkatkan Kegotongroyongan dan Kekompakan
Tanpa adanya
tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk
tersebut diyakini bisa terjadi semakin cepat dan masif.
Hal tersebut
menjadi salah satu poin arahan Presiden Jokowi kepada kepala daerah
se-Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan
Bogor, Jawa Barat, Senin (19/7/2021).
Penyiapan
rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di
tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak,
ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan
yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada.
“Karena cek
lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, [rumah berukuran] 3×3
[meter] dihuni oleh empat orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat
masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling
tidak di kecamatan,” ujarnya.
Selain itu,
Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah
sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat.
Hal tersebut
perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga
kapasitas rumah sakit penuh.
“Paling
tidak kita memiliki – di dalam perencanaan itu – bagaimana kalau rumah sakit
itu penuh. Jangan [rumah sakit] sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat,”
imbuhnya.
Presiden
juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol
langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga
kecukupan pasokan oksigen.
Selain itu,
para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau
bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk
penanganan pasien Covid-19.
“Saya lihat
beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30% dari kemampuan
bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40% atau seperti di DKI Jakarta sampai
ke 50% yang didedikasikan kepada [pasien] Covid-19. Ini kepala daerah harus
tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada [pasien] Covid-19
berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget
padahal yang dipakai baru 20%. Banyak yang seperti itu,” paparnya.
Selanjutnya,
Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan
sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan
Dana Desa.
Berdasarkan
data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3
triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun.
“Padahal
kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga
saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran – di
catatan saya – Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20%
semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” sambungnya.
Demikian
halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari
jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau
kurang dari 25% nya.
“Ini yang
saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini,
percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tandasnya. (*)
(Jakarta)
Belum ada Komentar untuk " Pramono Anung Maknai Iduladha Sebagai Momentum Tingkatkan Kegotongroyongan dan Kekompakan"
Posting Komentar