Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak

Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat diwawancarai usai berbicra dalam forum diskusi bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang digelar KPPRI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).lensamedan-dpr.go.id

LensaMedan - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi yang unik dan strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan publik. 

Menurutnya, KPPRI dapat menjadi jembatan antara parlemen dan pemerintah, antara parlemen dan masyarakat sipil, hingga antara Indonesia dan komunitas internasional.

“Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” ujar Puan dalam forum diskusi bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang digelar KPPRI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu, transformasi kebijakan tidak dapat dilakukan parlemen secara sendiri, tetapi membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan kondisi nyata di masyarakat.

“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” urainya.

Puan juga menyoroti dinamika global yang terus berkembang, mulai dari ketegangan geopolitik, krisis iklim, hingga tantangan keamanan manusia yang semakin kompleks. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” tegasnya.

Ia kemudian mengajak seluruh anggota DPR perempuan untuk membangun komitmen yang tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan terukur.

“Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPPRI, Sarifah Ainun Jariyah, menyatakan KPPRI akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Langkah tersebut akan dilakukan melalui konsolidasi nasional hingga kerja sama dengan NGO dan mitra internasional.

“Jadi nanti setelah rencana ini yang merupakan konsolidasi nasional, kita akan membuat kegiatan untuk mengumpulkan beberapa NGO-NGO. Tentu saja mengundang mereka untuk membicarakan program kerja KPPRI ke depan dan juga tentu saja program-program ini untuk mendukung peran perempuan ke depannya,” ujar Sarifah yang juga mewakili Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Forum KPPRI, Amelia Anggraini, menegaskan, perempuan perlu mengambil peran lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan publik, terutama di tengah berbagai tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, perubahan sosial, hingga isu perlindungan perempuan dan anak.

Menurutnya, perspektif perempuan penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, perubahan sosial, hingga isu perlindungan perempuan dan anak, perspektif perempuan menjadi sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Ia menambahkan, forum KPPRI menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memperluas partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan.

“Tadi kita juga telah mendengarkan berbagai pandangan dan komitmen bersama mengenai pentingnya memperkuat kepemimpinan perempuan, memperluas akses dan kesempatan, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan responsif gender,” kata PolitikusFraksi Partai NasDem itu.

Selain dialog interaktif, forum tersebut juga menghadirkan pagelaran budaya karya anak bangsa bertajuk Wastra Nusantara. KPPRI turut mendeklarasikan poin-poin komitmen yang telah disepakati bersama dalam forum tersebut. (*)

(Jakarta)

Bagikan Artikel ini