Opsi Menkeu Pangkas MBG dan Tunda Belanja Infrastruktur Harus Dijalankan
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.lensamedan-dpr.go.idKebijakan tersebut dipertimbangkan jika lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang bisa melampaui batas aman 3 persen.
Usulan yang disampaikan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, tersebut lantas mendapat berbagai respons.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai opsi penyesuaian belanja negara perlu dipertimbangkan secara rasional, guna menjaga disiplin fiskal dan stabilitas APBN di tengah potensi tekanan global terhadap harga energi.
“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan, defisit APBN 2025 sebesar 2,96% saja merupakan yang tertinggi pasca-era reformasi, dengan mengecualikan pandemi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (9/3/2026).
Anis yang juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini memberikan analisa bahwa naiknya defisit anggaran bukan hanya dari potensi lonjakan harga minyak mentah imbas konflik Iran-Israel-Amerika saja.
“Tetapi dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 dipatok terlampau tinggi sebesar 21,5%, lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5%, maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3%, karena target penerimaan pajak meleset” katanya.
Lebih jauh, Politisi Fraksi PKS ini menyebut opsi pemangkasan program MBG cukup masuk akal, karena besarnya ukuran anggaran program tersebut sebesar Rp335 triliun, selain itu Fitch Rating juga menyoroti program MBG karena dinilai berpotensi menekan belanja negara dan memperlebar defisit fiskal.
“Apalagi dengan hasil simulasi risiko (stress test) yang dilakukan pemerintah terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.
Dari analisisnya, Anis Byarwati mengingatkan bahwa potensi pelebaran defisit APBN, baik akibat faktor internal maupun eksternal, perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
Ia juga menyinggung penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's Investors Service yang sebelumnya menyoroti risiko fiskal Indonesia, serta Fitch Ratings yang memproyeksikan defisit anggaran dapat mencapai sekitar 2,9% pada 2026, lebih tinggi dari target APBN sebesar 2,69%.
Legislator Dapil DKI Jakarta I menilai setiap opsi kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan dampak paling minimal terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa langkah penyesuaian fiskal sebaiknya tetap menjaga daya beli publik yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Menutup pernyataan resminya, Anis menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan administered price atau harga yang diatur pemerintah seperti BBM, LPG, maupun tarif listrik justru dapat berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Karena itu, penyesuaian program melalui pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years dinilai lebih rasional untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah beban masyarakat. (*)
(Jakarta)
Belum ada Komentar untuk "Opsi Menkeu Pangkas MBG dan Tunda Belanja Infrastruktur Harus Dijalankan"
Posting Komentar