DPRD Medan Minta Imigrasi Perketat Pengawasan Terkait Kasus TPPO di Sumut

LensaMedan - DPRD Medan minta Imigrasi memperketat pengawasan terkait kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Sumatera Utara (Sumut) yang berujung Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Apalagi Sumut masuk kategori tinggi kasus TPPO dalam lima tahun terakhir di Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari sulitnya lapangan pekerjaan di Sumut dan iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri.

Menanggapi kondisi itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus meminta pihak Imigrasi agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri.

“Memang kita lihat sangat banyak masyarakat yang nekat dan pergi bekerja ke Thailand, Malaysia hingga Kamboja. Makanya Imigrasi harus selektif, beberapa contohnya sudah banyak berseliweran di media sosial (medsos). Saat di Indonesia dijanjikan pekerjaan di pabrik atau restoran, namun sampai di luar negeri malah dikerjakan di perusahaan penipu (scammer) atau judi online (judol),” jelasnya, Jumat (19/9/2025).

Robi mengaku bahwa kasus TPPO memang menjadi perhatiannya. Oleh karena itu, pihaknya selalu mengingatkan Imigrasi selaku counterpart agar memperketat pengawasan.

“Memang rata-rata modusnya menggunakan paspor melancong sehingga sulit terdeteksi Imigrasi. Namun, Imigrasi bisa melihat data-data yang viral di medsos terhadap masyarakat yang bermasalah. Jika ditemukan segera blacklist, sangat kasihan kita melihat warga Indonesia dipekerjakan tidak layak di luar negeri,” terang Politisi PDIP itu.

Tak hanya Imigrasi, Robi juga mendorong Pemko Medan agar aktif melakukan pemantauan terhadap warganya, sehingga kasus TPPO bisa dideteksi sejak dini.

“Contohnya wanita yang di Labuhanbatu. Beliau pamit kepada orang tuanya ke tempat temannya, namun ternyata pergi ke Kamboja. Harusnya yang seperti ini bisa terdeteksi jika memang lingkungan aktif memantau,” bebernya.

Dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kota Medan ini, semua kasus TPPO di Sumut tidak terlepas dari minimnya lapangan pekerjaan di Kota Medan.

“Lapangan pekerjaan tentu menjadi faktor utama masyarakat nekat pergi bekerja ke luar negeri. Makanya Pemko Medan diharapkan bisa memberi solusi atas kondisi itu. Masyarakat juga saya imbau tidak mudah percaya dengan iming-iming gaji besar kerja di luar negeri dari orang yang tidak bertanggungjawab,” tambahnya. 

(Medan)

Bagikan Artikel ini