Gubernur Serahkan DIPA dan TKDD 2022 Provinsi Sumut


Lensamedan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) mencatat selama kurun hingga 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak Pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu. Karena itu, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp59,77 triliun melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat acara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Senin (13/12/2021). 

Hadir di antaranya Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para Kepala Daerah, serta perwakilan instansi vertikal Pemerintah Pusat penerima dokumen.

Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di anggaran 2022.

Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.

“Target kita yang pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumut,” jelas Gubernur.

Untuk tahun depan, lanjut Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.

“Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp39 triliun, sehingga relatif  dekat. Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” sebut Edy.

Sementara Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu Syafriadi menjelaskan bahwa alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp19,92 triliun dibagi ke dalam 40 bagian anggaran, dilaksanakan oleh 908 satuan kerja yang disalurkan oleh 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk Anggaran TKDD sebesar Rp39,85 triliun dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dengan irincian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,87 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp3,06 triliun, DAK Non-Fisik sebesar Rp7,69 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp131,51 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp4,40 triliun.

“Saya mengingatkan kembali apa yang telah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati sampaikan bahwa, dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN tahun 2022 disusun untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah terus melakukan program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi,” sebutnya. (*)


(Medan) 



Belum ada Komentar untuk " Gubernur Serahkan DIPA dan TKDD 2022 Provinsi Sumut"

Posting Komentar

Pemko Medan Ajak Pemprov Sumut dan Unsur Lainnya Berkolaborasi Atasi banjir Rob

Lensamedan - Guna mengatasi permasalahan banjir rob yang ada Medan bagian Utara, terutama Kecamatan Medan Belawan, Pemko Medan berencana aka...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel