Warga Silima Pungga-pungga Unjuk Rasa Minta Dairi Prima Mineral Segera Diizinkan Beroperasi

Lensamedan - Ratusan masyarakat lingkar tambang Kecamatan Silima Pungga-pungga menggelar aksi unjuk rasa menuju Kantor Bupati Dairi dan DPRD di Sidikalang, Sumatera Utara (Sumut), Senin (13/12/2021). 

Warga menuntut keseriusan Bupati Dairi, Eddy Kelleng Ate Berutu dan Ketua DPRD, Sabam Sibarani, tentang investasi tambang PT Dairi Prima Mineral (PT.DPM) yang kini terseok-seok. 

Selain itu, mereka meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan cepat terhadap beberapa organisasi atau LSM yang lantang menolak investasi PT.DPM dengan mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang. Padahal fakta di lapangan, 90% warga sangat mendukung perusahaan agar segera berproduksi karena membuka lapangan kerja dan ekonomi bertumbuh.

Koordinator lapangan, Juanedi Cibro, mengatakan, aksi digelar untuk menuntut keseriusan pemerintah.

"Kami akan aksi di Kantor Bupati dan DPRD Dairi, menuntut agar pemerintah serius soal investasi PT DPM dan bertindak tegas kepada LSM penolak tambang yang mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang. Sementara kami warga lingkar tambang mendukung investasi," ujar Junaedi 

Selain aksi dari warga, Serikat Pekerja (SP)  PT DPM juga ikut  meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  bisa dengan segera mengeluarkan izin lingkungan addendum AMDAL PT. Dairi Prima Mineral secepatnya.

“Karena kami terpaksa banyak yang dirumahkan, akibat aktivitas perusahaan yang terhenti,” ujar Rudi Simbolon, salah seorang anggota SP PT DPM. 

Tak hanya mengakibatkan pekerja yang harus dirumahkan, terhentinya kegiatan tambang menurut Rudi juga membuat aktivitas perekonomian masyarakat juga terhenti.

“Banyak warung yang dikelola warga harus tutup, jadinya ekonomi turun drastis. Karena itu lah masyarakat ikut bersuara di aksi ini,” tambahnya. 

Sebelumnya pada akhir November 2021, warga lingkar tambang juga telah melakukan aksi unjukrasa di Kantor Camat Silima Pungga-pungga di Parongil. Dalam aksi itu, warga menuntut Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) diusir dari Parongil. (*)

(Dairi) 

Bagikan Artikel ini