Pemda di Sumut Diminta Percepat Penyaluran Anggaran

Lensamedan -  Kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera mencatat perbaikan dengan seluruh provinsi mampu keluar dari zona kontraksi.

 Pertumbuhan positif ditopang oleh peningkatan kinerja TBS dan CPO seiring masih tercukupinya curah hujan, tingginya permintaan batu bara dari negara mitra dagang, serta perbaikan mobilitas masyarakat yang mendorong perbaikan lapangan usaha pertambangan dan perdagangan.

Kondisi tersebut menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatatera Utara (Sumut) Soekowardojo juga tertransmisikan pada sisi permintaan melalui perbaikan pendapatan masyarakat seiring perbaikan serapan tenaga kerja, serta optimisme kegiatan investasi dunia usaha.

Keseluruhan faktor tersebut mendorong perbaikan pendapatan daerah yang berpengaruh pada konsumsi pemerintah. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kep. Riau dan terendah di Aceh.

“Sementara itu, meski Sumut tercatat berada pada peringkat ke-9, dengan share terbesar se-Sumatera, Sumut tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sumatera,” ujar Soekowardojo  saat Webinar 2nd Sumatranomics yang kedua dengan tema “Leveraging The Digital Economy Potential for Better Tomorrow”, Senin (16/8/2021).

Soekowardojo menyebutkan, kinerja investasi di Sumut di triwulan II mulai menunjukkan geliatnya. Permintaan yang tinggi serta pelaksanaan investasi yang tertunda di 2020 membuat investasi di lapangan usaha utama meningkat.

Dari sisi industri CPO/ kelapa sawit, peningkatan investasi didorong program replanting dan perluasan pabrik pengolahan existing.

Sementara dari sisi pulp, paper, dan elektronik peningkatan didorong oleh rencana diversifikasi produk yang oleh pelaku usaha di lapangan usaha tersebut. Perbaikan kinerja investasi pada triwulan II 2021 juga didukung oleh adanya sentimen positif pelaku usaha pasca adanya undang-undang Cipta Kerja.

“Per Juli 2021, 6 dari 10 provinsi di Sumatera telah melakukan uji coba aplikasi OSS RBA yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kendala modul dan mendukung realisasi investasi yang semakin optimal,” sebut Soeko, sapaan akrabnya.

Dilihat dari sisi pengeluaran kata Soeko, realisasi pendapatan dan belanja APBD Sumatera secara agregat masih dapat dioptimalkan. Hal ini terpantau dari realisasi pendapatan dan belanja APBD Sumatera yang masih terbatas sampai dengan triwulan II 2021.

“Karena itu pemerintah daerah perlu mendorong percepatan penyaluran anggaran di sisa tahun 2021 untuk mengungkit momentum pemulihan,” katanya.

Di sisi lain, net ekspor Sumatera melambat akibat akselerasi impor yang lebih besar dari perbaikan kinerja ekspor. Ekspor nonmigas mampu tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan permintaan negara tujuan ekspor utama dan kenaikan harga CPO, karet dan batubara.

“Namun kenaikan impor non-migas tumbuh lebih besar ditengah meningkatnya permintaan domestik baik untuk konsumsi, kebutuhan produksi maupun kebutuhan investasi,” terangnya.

Mencermati indikator terkini, pembatasan kegiatan yang diterapkan sejak tanggal 3 Juli 2021 di sejumlah daerah berjalan efektif, tercermin dari mobilitas masyarakat yang tertahan.

Di sisi lain, PPKM berpotensi memperlambat perbaikan. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia yang melambat memasuki awal triwulan III 2021. Pelaku usaha dari hasil Liaison juga mengonfirmasi adanya penurunan permintaan domestik dan harga jual.

Namun demikian, kinerja ekspor diprediksi masih akan terus menguat, ditopang apresiasi harga komoditas dan perbaikan PMI mitra dagang.

Dengan adanya rebound ekonomi yang terjadi pada triwulan II-2021, diproyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2021 akan terus terakselerasi. Meskipun perkembangan kasus positif Covid-19 serta penerapan kebijakan PPKM Level 4 diprakirakan akan menahan laju permintaan domestik, namun upaya akselerasi vaksinasi diproyeksi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pada keseluruhan tahun 2021, ekonomi Sumut diprakirakan akan terakselerasi dengan potensi bias bawah, sejalan dengan pelaksanaan kebijakan PPKM Level 4. Tentunya, target pertumbuhan ini dapat dicapai dengan disiplin protokol kesehatan dan program vaksinasi sebagaigame changer pemulihan perekonomian Sumatera  Utara, serta 5 respon kebijakan pemulihan ekonomi,” pungkasnya. (*)

 

(Medan) 

Belum ada Komentar untuk "Pemda di Sumut Diminta Percepat Penyaluran Anggaran "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel