Edy Rahmayadi Minta Kabupaten/Kota Maksimalkan BLT Dana Desa
Lensamedan -
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy
Rahmayadi meminta agar Pemerintah
Kabupaten/Kota dapat mendorong percepatan realiasasi Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Dana Desa kepada
masyarakat. Sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat di tengah pandemi
Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sebab hingga
kini, baru dua daerah di Sumut yang menyalurkan bantuan tersebut hingga Juli
2021. Sementara daerah lainnya penyalurannya masih sampai Mei bahkan ada yang
Januari 2021.
“Kita
berharap seluruh kabupaten/kota menyegerakan ini, karena masyarakat kita sangat
membutuhkan bantuan dalam kondisi perekonomian sulit sekarang ini,” ujar
Gubernur Edy Rahmayadi usai mengikuti Rapat Koordinasi Virtual bersama Menteri
Koordinator (Menko) Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan kementerian terkait,
serta sejumlah gubernur, dalam hal penanganan pandemi Covid-19, di Rumah Dinas
Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Sabtu (24/7/2021).
Hadir Kadis
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aspan Sofian, Kadis Komunikasi dan
Informatika Irman Oemar, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ismael Sinaga, Kadis Tenaga Kerja
Baharuddin Siagian, Plt Kadis Kesehatan Aris Yudhariansyah, serta tim Satgas
Covid-19 Sumut
Gubernur
juga menyampaikan tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit (RS) terkait
penanganan pasien Covid-19.
Disebutkan,
kamar isolasi sebanyak 4.133 dan tempat tidur ICU Covid-19 sebanyak 375 unit,
dari 125 RS yang merawat pasien Covid-19. Termasuk tambahan, targetnya sebanyak
1.000 tempat tidur dari beberapa tempat yang direncanakan seperti RS Martha
Friska II, Asrama Haji Medan, Eks RS Lions Club dan Wisma Atlet Jalan Pancing
Medan.
Sementara
itu, terkait BLT DD, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aspan Sofian
menyampaikan hingga kini, Pemprov Sumut sudah dua kali menyurati pemerintah
kabupaten/kota, meminta untuk mendorong percepatan penyaluran BLT DD, sebab
dana dimaksud sejatinya sudah tersedia. Meskipun sebagian besar di provinsi
lain, juga terjadi hal serupa.
“Yang sudah
mencapai bulan Juli (penyaluran BLT DD) baru Nias Selatan, dan Pakpak Bharat
yang sampai Juni 2021. Sementara yang lainnya masih sampai Mei, bahkan ada yang
Januari,” sebut Aspan.
Adapun
kendala yang dihadapi, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota, para Kepala Desa terlambat menyusun anggaran pendapatan dan
belanja desa (APBDes).
Untuk itu
Pemprov Sumut berharap pendamping desa dapat membantu percepatan pengesahan
APBDes tersebut.
“Demikian
juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar dapat mendorong
realisasi anggaran yang sudah kita programkan untuk bantuan kepada masyarakat,”
pungkasnya.
Sebelumnya,
dalam rapat koordinasi, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaian
saat ini penularan Covid-19 masih terus meningkat, meskipun tingkat
kesembuhan juga naik.
Karenanya
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih diterapkan, mulai dari
level I hingga level IV, tergantung kondisi di setiap wilayah. Sehingga seluruh
kepala daerah diminta memberikan sosialisasi ke masyarakat agar tetap disiplin
menjalankan protokol kesehatan (Prokes).
Airlangga
juga menyebutkan bahwa Presiden RI Joko Widodo meminta gubernur serta kepala
daerah untuk menyiapkan tambahan tempat tidur untuk perawatan pasien dan
menyiapkan tempat isolasi mandiri.
Sebagaimana
saran dari Kementerian Kesehatan dalam pertemuan itu, bahwa kabuapten/kota
dengan tingkat penggunaan tempat tidur (pasien Covid-19) atau BOR di atas 80 %,
perlu mengonversinya menjadi 40%.
“Jika
kebutuhan tempat tidur RS belum terpenuhi, konversi RS menjadi khusus Covid-19
dan pembangunan RS lapangan/darurat Covid-19 dapat dilakukan. Para kepala
daerah juga, agar memastikan seluruh RS mengisi laporan harian (penggunaan)
oksigen terlampir, dan koordinasi kebutuhan dengan Kemenkes,” sebut Wakil
Menteri Kesehatan RI Dante Saksono.
Selanjutnya,
Menteri Keuangan Sri Muliani menyampaikan data perkembangan kebijakan
perlindungan sosial, khususnya penyaluran BLT DD yang hingga kini persentasenya
masih rendah.
Sebanyak 161
daerah (37,10% dari 434 daerah), realisasinya di bawah 15% dari anggaran. Hanya
22 daerah (5,07%) yang penyalurannya sudah di atas 50%, berdasarkan data per 22
Juli 2021. (*)
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "Edy Rahmayadi Minta Kabupaten/Kota Maksimalkan BLT Dana Desa"
Posting Komentar