Bahas Perkembangan Pertanian dan Peternakan, Gubernur : OPD Harus Cari Cara Tingkatkan Produktivitas Pangan
Lensamedan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, untuk memproyeksikan peningkatan hasil pertanian dan peternakan dengan potensi ketersediaan lahan ratusan hektare. Hal ini setelah program Food Estate diprediksi mampu menambah pasokan bahan pangan untuk provinsi ini.
Hal tersebut
diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi saat membahas perkembangan pertanian dan
peternakan di Sumut, bersama sejumlah pimpinan OPD terkait, di Rumah Dinas,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (22/7/2021).
Hadir di
antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap, Kepala
Dinas Perkebunan Lies Handayani Siregar, Kepala Dinas Kehutanan Herianto, Plt
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Baharuddin Siregar serta sejumlah
pejabat lainnya.
Dalam
pertemuan itu diungkapkan bahwa selama ini program yang dijalankan ternyata
masih dinilai perlu ada peningkatan yang signifikan. Sebab kebutuhan yang
diproyeksikan sebelumnya, ternyata di beberapa daerah (kabupaten/kota) masih
kekurangan, sehingga harus memasok dari provinsi lain, bahkan seperti beras
juga sempat impor dari negara lain.
“Saya minta
pengembangan pertanian dan peternakan ini digenjot lagi. Cari ide bagaimana
menambah pasokan kita. Silakan fasilitasi, agar rakyat kita bisa jadi cerdas.
Jadi APBD itu dimanfaatkan dengan baik. Contoh saja seperti Thailand, tanahnya
tidak begitu luas, tetapi penghasilan mereka dari pertanian sangat banyak,”
ujar Edy Rahmayadi.
Untuk itu,
lanjut Edy, OPD terkait harus mencari cara agar produksi pangan di Sumut bisa
naik signifikan. Apalagi pemerintah pusat telah membuka lahan Food Estate di
Humbanghasundutan yang kini menjadi
sentra produksi pertanian pangan.
Sehingga
jika memang dibutuhkan, beberapa lahan strategis dan bisa digunakan untuk
pengembangan dimaksud, perlu disiapkan agar program di bidang pertanian dan
peternakan bertambah.
“Kembangkan
lagi lahan, termasuk kalau memang bisa gunakan hutan produksi. Tadi sudah
disampaikan bahwa ada lahan kurang lebih 200 hektare di Humbahas
(Humbanghasundutan). Saya minta pengaturan penggunaan APBD untuk tahun depan, lebih jelas dan rinci,
sekaligus proyeksinya seperti apa,” tegasnya, setelah mendapat informasi dari
OPD tentang ketersediaan lahan di beberapa kabupaten.
Selain itu,
Gubernur juga mengingatkan agar antara OPD terkait tersebut, aktif
berkoordinasi dan tidak merasa paling terdepan dibanding yang lain. Sehingga
semua saling mendukung, saling bekerja sama, dan tidak terjebak dalam prosedur
yang membuat program berjalan lambat. Apalagi yang bersinggungan langsung
dengan kepentingan kesejahteraan rakyat, baik kehutanan (perhutanan sosial),
pertanian, peternakan serta perkebunan.
“Jika itu
untuk kepentingan rakyat, mainkan (jalankan)!. Jangan terlalu banyak prosedur.
Kalau kesulitan, cari jalan (sesuai aturan), kalau belum tolong dikejar
(koordinasi). Silakan anda lembur, yang penting hasilnya bisa dirasakan
masyarakat,” jelasnya lagi.
Senada
dengan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap
menyebutkan bahwa keempat OPD dimaksud telah mencanangkan program Sitantri atau
sistem pertanian terintegrasi. Yakni pola saling mendukung antarkomoditi,
sehingga biaya produksi ditekan semaksimal mungkin. Misalnya memanfaatkan
satuan lahan terbatas untuk mengelola tanaman pangan, beternak hingga mengelola
limbah.
“Ya langkah
kita ke depan sesuai arahan Pak Gubernur, melaksanakan pembangunan pertanian
terpadu dan terintegrasi. Jadi antar beberapa komoditi yang berkaitan dengan
pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Karena potensi itu ada,
sehinga kita dinas terkait bisa bersinergi,” jelasnya. (*)
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "Bahas Perkembangan Pertanian dan Peternakan, Gubernur : OPD Harus Cari Cara Tingkatkan Produktivitas Pangan "
Posting Komentar