Wakil Ketua KPK Minta Pemprov Sumut Terus Sosialisasikan Katalog-Elektronik
“Jadi
tinggal sosialisasi terutama ke masyarakat pelaku usaha untuk bisa menggunakan
mekanisme yang ada, sehingga bisa menghindari kebocoran-kebocoran, menghindari
orang-orang itu saja pemenangnya, dan menghindari adanya tindak pidana korupsi
yang terjadi,” ujar Lili didampingi Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa
Rajekshah.
Diakui Lili kalau sistem ini memang masih memiliki celah
untuk terjadi penyelewengan. Karena itu, Koordinator Supervisi dan Pencegahan
(Korsupgah) KPK akan terus melakukan pendampingan. Karena katalog elektronik
juga menyangkut pengadaan barang dan jasa.
“Kan kita
tahu kalau di kasus korupsi itu yang tertinggi adalah pengadaan barang jasa dan
suap. Jadi ini salah satu cara untuk menutup celah tersebut,” katanya.
Gubernur Edy
Rahmayadi mengatakan, agar penerapan katalog elektronik ini bisa sesuai dengan
prinsip hukum, maka pihaknya akan mengikat pelaksanaannya dengan Peraturan
Gubernur (Pergub) dan juga Peraturan Daerah (Perda).
“Pergub dulu
kita keluarkan karena butuh cepat, baru nanti menyusul Perda, karena untuk
pengesahannya butuh diketuk DPRD. Kalau itu masih dilanggar, aparat hukum bisa
masuk ke situ. Dan dengan peraturan ini, pemegang keputusan tidak bisa lagi
tidak mengikuti katalog,” kata Gubernur Edy.
Sementara
itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik
Indonesia Roni Dwi Susanto menegaskan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di
lingkungan pemerintah bukan menjadi alasan untuk tidak bisa menerapkan sistem
belanja daring lewat katalog elektronik. Karena belanja daring sudah merupakan
hal yang biasa.
“Ini kan
sama saja dengan belanja daring (online), tapi yang belanja pemerintah. Artinya
kita kan sudah biasa belanja,” tambahnya.
Roni
memastikan mereka akan terus melakukan pendampingan dengan berkomunikasi melalui
sistem, untuk melihat hambatan termasuk melihat inovasi baru yang mungkin bisa
ditiru oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.
“Pendampingan
itu tidak harus melulu daring, tapi bisa juga tatap muka langsung seperti saat
ini,” demikian Roni. (*)
(Medan)
Belum ada Komentar untuk " Wakil Ketua KPK Minta Pemprov Sumut Terus Sosialisasikan Katalog-Elektronik "
Posting Komentar