Figur Dewas BPJS Kesehatan Harus Berintegritas, Pro Rakyat dan Bisa Selesaikan Persoalan di Masa Lalu

Lensamedan- Pelaksanaan pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Dewas BPJS Kesehatan yang nantinya terpilih, mampu membenahi permasalahan-permasalahan yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya.

“Saat kira, dalam fit and proper test ini kita bicaranya dengan kehati-hatian agar permasalahan-permasalahan di tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai dengan Dewas baru, hal-hal itu tidak dibenahi,” ujar anggota Komisi IX DPR RI  Arzeti disela sesi wawancara calon Dewas BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2021).

Arzeti menekankan kepada Dewas BPJS Kesehatan yang baru nantinya agar tidak kecolongan dalam hal melakukan fungsi pengawasan. Menurut politikus PKB ini, seluruh peserta yang mengikuti proses fit and proper test ini sudah memiliki sebuah persepsi yang sama dalam menjalankan tugasnya kelak.

Arzeti juga mengapresiasi makalah yang sudah dibuat oleh calon Dewas BPJS Kesehatan. "Pada saat kita mendapatkan makalah yang mereka tulis, itu luar biasa. Tapi kita belum bisa cerita banyak. Nanti kita lihat siapa diantara sepuluh orang ini yang memiliki visi yang kuat," kata Arzeti yang mewakili dapil Jawa Timur I itu.

Anggota Komisi IX DPR RI lainnya Netty Prasetyani mengatakan, pihaknya akan memastikan Dewas BPJS Kesehatan diisi oleh figur yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat agar pelaksanaan  jaminan sosial kesehatan dapat berjalan optimal.

"Komisi IX harus memastikan sosok yang terpilih adalah mereka yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat. Jangan sampai lembaga ini justru dianggap sebagai penambah beban," kata Netty.

Netty menambahkan, Komisi IX DPR RI akan melakukan pendalaman kepada para calon Dewas BPJS terkait evaluasi pelaksanaan Dewas BPJS periode sebelumnya serta perkembangan situasi terkini seperti kenaikan premi saat pandemi, data keanggotaan BPJS, juga tentang potensi korupsi pengelolaan dana jaminan sosial.

"Sungguh ironis jika badan negara yang bertugas memberikan jaminan perlindungan  pada rakyat justru didera isu korupsi. Oleh sebab itu, integritas dan rekam jejak yang baik harus menjadi syarat utama Dewas BPJS," politikus Fraksi PKS itu.

Pada sesi wawancara, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menekankan komitmen calon Dewas BPJS Kesehatan untuk tidak korupsi.

“Tolong ibu bilang, saya tidak akan korupsi,” pinta politisi Fraksi PKS tersebut kepada salah satu calon Dewas BPJS Kesehatan Inda Deryanne. Dan kemudian dijawab dengan tegas oleh Inda, “Saya tidak akan korupsi pak”.

Seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya, Komisi IX DPR RI hari ini, Senin (25/1) melanjutkan agenda uji kelayakan dan kepatutan terhadap lima kandidat calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Kelima kandidat tersebut diantaranya Inda Deryanne Hasman, H. Ibnu Naser Arrohimi, Siruaya Utamawan, Indra Yana dan HM Zulfikar. Sedangkan lima kandidat calon dewas BPJS Kesehatan lainnya rencananya akan melaksanakan wawancara pada Selasa (26/1).

Dalam agenda wawancara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IX ini, masing-masing calon Dewas BPJS Kesehatan diberikan waktu sepuluh menit untuk mengungkapkan visi misinya. Pemaparan visi misi kemudian dilanjutkan dengan proses tanya jawab oleh perwakilan masing-masing fraksi di Komisi IX yang kemudian dijawab oleh calon Dewas BPJS dengan durasi total satu jam. (*)

 

 

(Jakarta) 

 

Bagikan Artikel ini