Soroti Kendala RTLH, Edi Purwanto Minta Pemerintah Evaluasi Skema Bantuan Perumahan

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).lensamedan-dpr.go.id

LensaMedan – Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, meminta pemerintah mencermati berbagai kendala dalam pelaksanaan program bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Menurutnya, pengelolaan anggaran sektor perumahan perlu dilakukan secara progresif dan cermat agar target peningkatan kualitas hunian rakyat dapat tercapai.

Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026), Edi mengungkapkan temuan di lapangan yang menunjukkan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta per unit masih menyisakan persoalan bagi sebagian penerima manfaat. 

Pasalnya, banyak masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan dana tambahan yang dibutuhkan dalam proses renovasi rumah.

"Makanya itu pimpinan kami setuju dengan anggaran ini, tapi sekali lagi harus dilakukan langkah-langkah yang sangat progresif, langkah-langkah yang sangat cermat, termasuk perumahan. Ini ada temuan di lapangan Pak Menteri, dengan Rp20 juta itu memang agak kerepotan satu rumah, karena orang-orang yang miskin dia tidak punya dana tambahan," ujar Legislator asal Jambi tersebut.

Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai tantangan tersebut semakin kompleks karena mulai berkurangnya budaya gotong royong di tengah masyarakat. 

Padahal, semangat kebersamaan selama ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program bantuan perumahan bagi warga kurang mampu.

Karena itu, Edi mendorong kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program RTLH. Ia berharap Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perumahan rakyat tidak hanya menjadi target administratif, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.

"Ini tolong dicermati dengan baik, sehingga IKU ini bisa betul-betul tercapai. Rumah yang tidak layak huni itu betul-betul bisa layak huni, karena kita lihat budaya gotong royong di Republik yang kita cintai ini sudah terjadi dekadensi sedemikian rupa," tegasnya.

Ia menambahkan, bantuan stimulan yang diberikan pemerintah harus mampu mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kembali nilai-nilai gotong royong di daerah. Dengan demikian, program perumahan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. (*)

(Jakarta)

Bagikan Artikel ini