Konsultasi ke KPK, Gus Ipul: Sekolah Rakyat Jangan Sampai Dikotori Korupsi
.jpg)
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyerahkan cendramata kepada Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, saat bertemu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).Kedatangan Mensos Gus Ipul dan jajaran Kemensos untuk berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026.lensamedan-ist“Kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi,” kata Gus Ipul menjelaskan alasannya datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul hadir bersama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono; Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico; Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Mira Riyati Kurniasih; Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo; Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Agus Zainal Arifin; serta Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Dody Sukmono.
Gus Ipul mengatakan, kedatangannya bersama jajaran ke KPK merupakan bagian dari upaya konsultasi sekaligus meminta arahan agar seluruh proses pengadaan di Kemensos terutama program Sekolah Rakyat berjalan transparan dan akuntabel.
“Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, meminta nasihat dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujarnya.
Menurutnya, Kemensos sengaja membuka seluruh proses pengadaan kepada KPK karena kementeriannya tengah memulai berbagai pengadaan strategis 2026, termasuk untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Tidak ada persiapan secara khusus, tapi kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, sekaligus meminta nasihat, masukan kritik dan saran,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan, sejak awal Kemensos bersikap terbuka terhadap masyarakat dan instansi terkait untuk ikut mengawasi pelaksanaan pengadaan.
“Kami sejak awal sudah menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal yang telah kami lakukan kepada publik maupun kepada lembaga pemeriksa seperti BPK atau BPKP dan juga lembaga non-pemerintah untuk bisa ikut mengawasi dan mengawal pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Kemensos. Nanti kita coba, nasihatnya seperti apa, pasti kami akan tidakanjuti,” pungkas Gus Ipul.
KPK Apresiasi Keterbukaan Kemensos Cegah Korupsi Program Sekolah Rakyat
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, yang menerima kedatangan Mensos Gus Ipul menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Sosial yang proaktif berkonsultasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. KPK menilai keterbukaan tersebut penting untuk pencegahan korupsi sejak dini.
“Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil dan beserta jajarannya yang sudah terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” kata Ibnu didampingi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Aminudin, Direktur Monitoring Aida Ratna Zulaiha dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Menurut Ibnu, KPK mendukung program-program strategis pemerintah, namun pelaksanaannya harus bebas dari praktik penyimpangan. Karena itu, KPK turut memberikan masukan terkait titik-titik rawan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” kata Ibnu.
Ia menegaskan, KPK tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Namun apabila ada suatu penyelewengan silahkan tetap beberapa rekan-rekan untuk menyingkapi kami tetap terbuka,” tandasnya. (*)
Jakarta)
(*)
(Jakarta)
.jpg)
Belum ada Komentar untuk "Konsultasi ke KPK, Gus Ipul: Sekolah Rakyat Jangan Sampai Dikotori Korupsi"
Posting Komentar