Penetapan Destinasi Wisata Prioritas Harus Perhatikan Kesiapan Daerah

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).lenssamedan-dpr.go.id

LensaMedan – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam penetapan 10 destinasi prioritas pariwisata nasional.

Menurutnya, penunjukan destinasi unggulan tidak cukup ditetapkan dari pusat, tetapi harus mempertimbangkan kesiapan daerah secara menyeluruh.

“Penetapan destinasi  prioritas jangan sampai hanya ditentukan sepihak oleh Kementerian. Daerah-daerah yang ditunjuk itu harus benar-benar diajak bicara, siap atau tidak,” ujar Samuel seperti yang dikutip dari dpr.go.id, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, promosi pariwisata secara masif, termasuk melalui pameran dan ajang internasional, berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kapasitas masyarakat di daerah tujuan wisata.

“Kalau kita mengundang wisatawan internasional datang, tapi daerahnya belum siap, hotel tidak tersedia, masyarakat belum siap menerima, itu justru berbahaya bagi citra pariwisata kita,” tegasnya.

Samuel mencontohkan sejumlah destinasi yang sempat viral dan menarik perhatian dunia internasional, namun tidak didukung kesiapan fasilitas di lapangan, sehingga menimbulkan kekecewaan wisatawan.

Hal tersebut, menurutnya, harus menjadi pelajaran penting dalam penetapan destinasi  prioritas.

“Penunjukan destinasi unggulan itu harus diiringi dengan kesiapan daerah, termasuk anggaran, SDM, dan infrastrukturnya. Jangan hanya diumumkan lalu dipromosikan,” ujarnya.

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI pada prinsipnya mendukung penuh program pengembangan pariwisata nasional.

Namun, dukungan tersebut disertai dengan pengawasan agar kebijakan yang dijalankan tidak berhenti pada konsep, melainkan benar-benar terlaksana di lapangan.

“Kami mendukung program Kementerian Pariwisata, tapi dengan satu catatan besar, yaitu bagaimana eksekusinya. Itu yang akan terus kami awasi,” ujar Samuel mengakhiri. (*)


(Jakarta)
 

Bagikan Artikel ini