Penanganan Bencana Sumatra Perlukan Badan Khusus, Ini Alasannya
Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, mendampingi kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto, meninjau progres pembangunan jembatan di Desa Garoga, di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (31/12/2025).lensamedan-diskominfo sumutSaran ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, melalui pernyataan tertulis, Sabtu (3/1/2026) menyikapi persetujuan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada rapat terbatas di lokasi hunian sementara yang dibangun Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).
Satgas tersebut akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.
Alex menyebutkan, badan khusus ini diperlukan mengingat beragamnya jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di 3 provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
"Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan," ujar Alex.
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini, menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Sehingga tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan.
"Selain itu, bencana ini juga berpotensi berlangsung dalam waktu lebih panjang seiring prakiraan BMKG yang merilis, curah hujan tinggi akan maish terjadi hingga Maret 2025 ini," ucapnya.
Disebutkan Alex, dengan badan khusus maka pendanaan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak lagi berada banyak kementrian dan lembaga.
"Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementrian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus," tegas Alex.
Selain itu, lanjut Alex yang merupakan wakil rakyat asal Sumbar itu, badan khusus ini juga memberikan kepastian pada pemerintah daerah terutama penyintas bencana, bahwa negara memang hadir secara langsung dan terencana dalam mengatasi dampak banjir ini. BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption).
"Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam," tambahnya.
Dampak banjir Sumatra meliputi berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan yang terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.
Bila diperinci berdasarkan provinsi, Aceh kembali menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas publik terbesar. Di provinsi ini, terdapat 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, serta 38 ruas jalan yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Di Sumatra Barat, kerusakan fasilitas meliputi 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, serta 31 ruas jalan.
Sementara di Sumatra Utara tercatat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan, serta 12 ruas jalan yang dilaporkan terdampak banjir.
Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban tewas akibat bencana sebanyak 1.157 jiwa. Dari jumlah itu, jumlah korban tewas di Aceh tercatat 530 jiwa, Sumatra Utara 365 jiwa, dan Sumatra Barat 262 jiwa.
Adapun jumlah korban yang masih hilang 165 orang. Korban hilang terbanyak berada di Sumbar, yakni 72 orang, Sumut 60 orang dan Aceh 31 orang. Sementara jumlah pengungsi sebanyak 380.287 jiwa, dengan jumlah terbanyak di Aceh, yaitu 356.658 jiwa. (*)
(Jakarta)
Belum ada Komentar untuk "Penanganan Bencana Sumatra Perlukan Badan Khusus, Ini Alasannya"
Posting Komentar