Polri Perkuat Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kampus

LensaMedan - Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pencegahan dan Penindakan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri terus memperkuat komitmen pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di lingkungan perguruan tinggi melalui kolaborasi bersama civitas academica.

Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, dalam keterangannya menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang aman yang terbebas dari kekerasan dan eksploitasi, baik secara fisik maupun digital.

“Hari ini saya berdiri bukan hanya sebagai perwakilan institusi Polri, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang optimis terhadap masa depan bangsa yang bebas dari kekerasan,” ujar Nurul kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Ia mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak kini tak lagi terbatas pada ruang privat, namun juga menjalar ke ranah digital dan kampus.

Beberapa mahasiswa bahkan menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi secara daring tanpa mereka sadari, termasuk dalam skema perdagangan orang berbasis digital.

Polri melalui gerakan nasional “Rise and Speak” mendorong sinergi lintas sektor untuk membangun kesadaran publik yang inklusif dan berpihak pada korban, tidak hanya terfokus pada aspek penegakan hukum.

“Mari kita jadikan kampus sebagai benteng terakhir peradaban, tempat tumbuhnya keberanian, keadilan, dan kepedulian,” tegas Nurul.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol. Nanang Haryono, dalam kesempatan yang sama menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Malang mengalami penurunan sepanjang tahun 2025.

Meski begitu, ia menekankan pentingnya penguatan langkah-langkah preventif.

“Diam itu emas, tapi berani bicara untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kilaunya melebihi berlian,” katanya.

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Zainuddin, mengapresiasi langkah Polri dalam membangun kesadaran bersama di lingkungan pendidikan tinggi.

Menurutnya, kampus harus menjadi ruang yang inklusif dan aman, termasuk bagi mahasiswa internasional dari lebih dari 24 negara.

“Kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari kehidupan kita, baik di kelas, asrama, maupun ruang digital,” ujar Zainuddin. (*)


(Jakarta)

Bagikan Artikel ini