Belum Ada Finalisasi Pansus, Fraksi HPP Tolak Berikan Pendapat dalam Paripurna Pencabutan Perda

Lensamedan- Rapat Paripurna yang membahas pencabutan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah diwarnai ketidakhadiran fraksi NasDem dan Golkar. Selain itu, Fraksi Hanura PSI PPP (HPP) DPRD Kota Medan menolak memberikan pendapat.

Paripurna dengan agenda mengenai pencabutan Perda ini sempat ditunda pada 20 Januari 2020 lalu dengan catatan dilakukan nya pembahasan mendalam mengenai hal ini oleh Panitia Khusus (Pansus).

Bendahara Fraksi HPP DPRD Medan, Abdul Rani mengatakan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pencabutan Perda no 1 tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah ini secara prosedural dan tata aturan yang berlaku belum terpenuhi sehingga paripurna tidak bisa dilaksanakan.

"Karena itu,  kami dari Fraksi Hanura, PSI dan PPP menyatakan tidak memberikan pendapat karena belum ada finalisasi dari Pansus yang membahas Ranperda tersebut. Sebab sesungguhnya hasil finalisasi pansus lah yang dijadikan acuan dalam memberikan pendapat atas Ranperda ini," ujar Abdul Rani saat membacakan pendapat fraksi HPP.

Dikatakan politisi PPP ini, Fraksi Hanura PSI PPP menilai, dalam paripurna seharusnya yang menjadi acuan Fraksi dalam memberikan pendapat adalah hasil finalisasi dari Pansus.

Namun, kata Abdul, hingga paripurna dibuka kembali, finalisasi Pansus tidak dibacakan.

Sementara untuk lima fraksi lainnya yakni PDIP, Gerindra, PAN, PKS dan Fraksi Demokrat memberi pendapat dengan menerima dan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang pencabutan Perda no 1 tahun 2013 tentang Pinjaman daerah untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Medan tahun 2020.

Namun rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE dan dihadiri Pjs Wali Kota Medan Arief Trinugroho ini terpaksa diskors kembali karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum. Selain itu, terdapat beberapa Fraksi yang tidak memberikan pendapat. (Red)

 

(Medan)

 

Bagikan Artikel ini