Baik-Buruk Libur Panjang Nataru Tak Dipotong

Lensamedan- Masyarakat saat ini tengah bimbang dengan kebijakan libur natal dan tahun baru, yang akan dipangkas. Kebijakan tersebut menuai perdebatan, karena pemangkasan libur natal dan tahun baru tersebut punya plus minusnya tersendiri.

Tidak bisa dipungkiri kalau libur panjang belanja masyarakat akan naik. Dipastikan bahwa saat libur natal dan tahun baru, akan ada banyak wisatawan baik dalam dan luar negeri yang akan berlibur. Semakin panjang liburan maka semakin banyak pengeluaran yang dihabiskan.

“Untuk rata-rata pengeluaran libur akhir pekan saja (2 hari), seorang wisatawan lokal itu bisa menghabiskan belanja dikisaran Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Di luar biaya transport, penginapan atau biaya lainnya. Jadi akan ada banyak uang yang menguap kalau libur panjang di potong. Pengusaha kuliner, penginapan, pedagan souvenir, jasa travel, pedagang tradisional yang paling dirugikan dengan kebijakan tersebut,” ujar pemerhati ekonomi di Medan, Rabu (25/11/2020).

Gunawan mengatakan, yang jadi pertanyaan besar, pada saat libur panjang ditengah pandemi dan resesi, seberapa kuat daya beli masyarakat kita. Artinya  jika libur panjang tidak dikurangi, maka besar kemungkinan adalah geliat ekonomi saat berwisata tidak akan sebaik tahun sebelumnya.

“Jadi kalau libur panjang tidak dikurangi, belanja masyarakat pun  tidak akan sebaik tahun-tahun sebelumnya,” kata Gunawan.

Tetapi tetap, belanja masyarakat ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di kuartal keempat tersebut. Mengurangi libur panjang, berarti mengurangi ekspektasi pemulihan ekonomi di kuartal keempat tahun 2020 ini.

Nah, bagaimana seandainya jika libur tidak di pangkas, maka konsekuensinya adalah penambahan jumlah kasus covid 19. Yang lagi-lagi akan menjadi beban ekonomi pemerintah baik pusat maupun daerah. Berkaca pada libur panjang sebelumnya. Sepekan setelah liburan, penambahan jumlah kasus covid 19 kembali menyentuh diatas 4000-an orang.

Jadi keputusan ada di pemerintah. Secara makro dampak dari kebijakan pemangkasan libur itu akan membuat belanja masyarakat sedikit lebih tertahan. Dan lebih sedikit memberikan multiplier efek yang besar bagi ekonomi.

Di tatanan masyarakat (mikro) masalahnya tak kalah rumit. Masyarakat yang sudah terlebih dahulu memesan tiket perjalanan, penginapan atau sudah punya rencana lain tentunya dibuat pusing jika seandainya kebijakan hari libur NATARU dipangkas. Dan sudah pasti kebijakan pemangkasan libur NATARU akan mendapat resistensi dari pengusaha di sektor wisata.

Dari plus minus kebijakan pemangkasan libur tersebut menurut Gunawan, ia  justru melihat opsi pemerintah untuk memotong liburan sangat kecil. Penyebaran Covid 19 memang yang jadi isu utama. Tapi pemerintah akan kesulitan mempertimbangkan dampak ekonominya.

“Jadi menurut hemat saya pemerintah nantinya tidak akan berubah sikap. Mungkin yang ditekankan adalah pelaksanaan protokol kesehatannya. Memangkas hari libur dari wacana sebelumnya, terlihat mudah, tapi sulit diimplementasikan,” pungkasnya. (Red)

 

(Medan)

 

 

 

Bagikan Artikel ini