ISNU : Tak Perlu Pulangkan Eks ISIS Ke Indonesia

Lensamedan- Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menolak rencana pemulangan mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dari Suriah.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat ISNU Fadli Yasir, di Medan, Sabtu (8/2/2020).

Menurut Fadli Yasir, alasan ISNU menolak pemulangan eks ISIS karena mereka telah membakar paspor Indonesia sehingga mereka bukan lagi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Mereka itu bukan WNI karena sudah membakar paspor Indonesia. Jadi kalau sudah bukan WNI, ngapain lagi dipulangkan," ujar Fadli.

Mereka menurut Fadli juga tidak mengakui Pemerintah Indonesia, karena cita-cita mereka mau membangun khilafah.

"Indonesia dianggap thaghut," beber Fadli.

Kemudian, terkait wacana program pembinaan atau deradikalisasi yang akan dilakukan terhadap para eks ISIS setibanya di Indonesia juga dinilai tidak akan berjalan maksimal. Sebab, orang yang berpaham radikal sangat sulit menyadarkannya.

Dalam kesempatan itu, Fadli secara tegas meminta masyarakat untuk tidak menyamakan persoalan eks ISIS dengan kasus Wuhan.

Eks ISIS secara sukarela meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan ISIS di Suriah. Bahkan mereka membakar paspor Indonesia setibanya di Suriah.

Sementara untuk kasus Wuhan, WNI berada di Wuhan untuk bekerja atau kuliah, dan mereka tetap sebagai WNI. Pemerintah mengevakuasi ratusan WNI karena Wuhan dilanda virus corona.

"Jadi jangan disamakan kasus eks ISIS dengan Wuhan. Karena kedua persoalan ini jelas sangat berbeda," tegas Fadli.

Penolakan terhadap rencana pemulangan eks ISIS juga disuarakan PDI Perjuangan.

sekjend DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, begitu bergabung dengan kekuatan militer asing, maka kewarganegaraannya sudah tercabut. Jadi, tidak ada alasan menerima mereka kembali di Indonesia.

"Sangat jelas, di dalam konstitusi kita, undang-undang kewarganegaraan diatur mereka yang telah melibatkan diri bergabung dengan kekuatan militer asing itu otomatis hilang hak warga negaranya. Jadi, PDI Perjuangan senafas dan sejalan dengan kebijakan presiden, kami menolak kebijakan tersebut," tegas Hasto yang berbicara seusai membuka Rakerda DPD PDI Perjuangan Sumut, Sabtu (8/2/2020).

Presiden Joko Widodo melalui akun media sosialnya juga  sudah menyebutkan  tidak setuju dengan rencana kepulangan eks ISIS tersebut.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan wacana pemulangan sekitar 660 WNI eks ISIS. Wacana itu kembali muncul ke publik ketika Menteri Agama Fachrul Razi berpidato di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (1/2/2020).

(Medan)

Bagikan Artikel ini