Perkuat Tata Kelola Zakat, Ini Sembilan Upaya yang Disiapkan Kemenag

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam acara Rapat Kerja dan Awards Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI 2026.lensamedan-kemenag.go.id

LensaMedan - Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, memetakan sembilan upaya yang berfokus pada penguatan tata kelola zakat dan dana umat. 

Pemetaan tersebut Menag sampaikan saat memberikan arahan pada Rapat Kerja dan Awards Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI 2026 bertema "Memaksimalkan Dana Umat untuk Kesejahteraan Bangsa" di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pertama, Menag memfokuskan pada akselerasi penghimpunan untuk mempersempit jarak antara potensi dan realisasi zakat nasional yang saat ini baru menyentuh angka 2,12 persen dari potensi Rp327 triliun per tahun. 

Ia menekankan bahwa zakat perlu dikelola bersama 32 sumber dana umat lainnya yang total potensinya menembus lebih dari Rp1.200 triliun per tahun. 

"Zakat itu adalah subordinasi dari dana umat, sedangkan superordinatnya adalah dana umat secara keseluruhan. Tidak mungkin kita bisa membebaskan kemiskinan hanya dengan zakat," ujar Menag.

Fokus kedua, Menag menekankan perlunya optimalisasi terhadap aset-aset umat yang belum produktif agar menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. 

Ia menyoroti banyaknya tanah dan aset wakaf di titik-titik strategis yang belum dikelola secara maksimal. 

"Banyak sekali aset wakaf kita yang luas totalnya setara dengan Singapura dan berada di lokasi strategis. Jika diproduktifkan, misalnya dikelola menjadi unit usaha modern seperti minimarket, hasilnya akan luar biasa," ungkapnya. 

Ketiga, pada aspek kelembagaan, penguatan diarahkan pada integrasi ribuan pengelola zakat serta pencegahan tumpang tindih program di lapangan. 

Menag mendorong ribuan UPZ dan pengumpul zakat di masjid-masjid untuk bersinergi alih-alih bersaing menarik muzaki, sekaligus berkoordinasi agar penyaluran bantuan kepada satu lembaga sosial atau panti asuhan tidak terjadi secara ganda. 

Keempat, Menag juga menitikberatkan pada perlunya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam hingga ke level teknis mikro serta akselerasi transformasi digital. 

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem penghimpunan dan pengawasan harus terus ditingkatkan agar pengelolaan dana umat mampu mengimbangi perkembangan zaman. 

Kelima, menyangkut peningkatan akuntabilitas dan integritas, Menag menegaskan bahwa setiap pelanggaran etika oleh oknum pengelola harus ditindak tegas agar tidak mencederai reputasi lembaga zakat secara nasional. 

"Mari kita jujur dan profesional mengurus umat ini. Jika kita semua kredibel di mata masyarakat, potensi besar dana umat ini akan benar-benar menjadi kekuatan untuk menyejahterakan bangsa," tegasnya. 

Keenam, penguatan berkaitan dengan penataan proporsi program dan pergeseran orientasi bantuan dari pola konsumtif menuju pemberdayaan produktif. 

Menag meminta pengelola zakat menetapkan persentase yang terukur untuk setiap bantuan, serta memastikan modal usaha yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. 

"Program kita di BAZNAS, UPZ, dan lain-lain selama ini masih berjangka pendek dan konsumtif. Padahal, banyak sekali yang harus kita lakukan untuk umat ini melalui program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. BAZNAS perlu mengatur berapa dana dan berapa persentasenya, sekaligus memastikan dana yang mestinya produktif tidak dibelokkan menjadi konsumtif," ujar Menag.

Ketujuh, Menag menyampaikan bahwa perlunya penciptaan instrumen pengukuran dampak dan sistem pengawasan berkelanjutan bagi para penerima manfaat. 

Ia mengingatkan pentingnya pendampingan agar modal ekonomi mikro yang diberikan kepada mustahik tidak habis dalam satu atau dua tahun tanpa bekas, melainkan tumbuh menjadi kemandirian ekonomi. 

Kedelapan, peningkatan literasi masyarakat mengenai penghitungan zakat dan ragam instrumen keuangan sosial syariah lainnya juga perlu diperkuat. 

Menag menilai edukasi publik yang masif dan ramah sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami tata cara menunaikan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hingga hibah secara tepat. 

Kesembilan, Menag mendorong pentingnya sinkronisasi basis data penerima manfaat dengan sistem Satu Data nasional atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Integrasi data lintas kementerian dan lembaga ini menjadi kunci untuk menghilangkan subjektivitas di lapangan dan memastikan penyaluran dana umat tepat sasaran. 

Untuk mengawal implementasi sejumlah penguatan tersebut, Menag memastikan Kementerian Agama siap memberikan dukungan penuh bagi BAZNAS dan seluruh UPZ di Indonesia. "Kementerian Agama membuka pintu selebar-lebarnya untuk bersinergi, termasuk dalam membantu dalam proses birokrasi demi kemaslahatan umat," pungkas Menag. 

Melalui sinergi penguatan tata kelola ini, Menag berharap UPZ dan BAZNAS mampu mengoptimalkan penghimpunan sekaligus menghadirkan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat luas. 

Dengan tata kelola yang modern, transparan, dan terintegrasi, dana umat diyakini dapat menjadi pilar utama kemandirian bangsa. (*)


(Jakarta)

Belum ada Komentar untuk "Perkuat Tata Kelola Zakat, Ini Sembilan Upaya yang Disiapkan Kemenag"

Posting Komentar

Perkuat Tata Kelola Zakat, Ini Sembilan Upaya yang Disiapkan Kemenag

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam acara Rapat Kerja dan Awards Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI 2026.lensamedan-kemenag.go.id Len...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel