Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman bagi Mahasiswa

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati.lensamedan-dpr.go.id

LensaMedan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi. 

Menyikapi bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi di Yogyakarta beberapa hari lalu, Esti meminta kepolisian mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Kita menolak keras segala bentuk kekerasan, termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi. Aparat keamanan seharusnya mengutamakan langkah-langkah humanis dan persuasif,” kata Esti seperti yang dikutip Sabtu (14/11/20026).

Diketahui, aksi mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil di Yogyakarta pada momentum Hari Pahlawan, 10 November lalu, diwarnai kericuhan pada malam hari. 

Bentrokan terjadi ketika sebagian massa masih bertahan di lokasi aksi dan berhadapan dengan aparat keamanan. Dalam peristiwa tersebut, aparat menggunakan gas air mata dan water cannon, sementara massa melempari petugas dengan batu serta kembang api. 

Sejumlah rekaman kericuhan beredar di media sosial, salah satunya memperlihatkan situasi di sekitar Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Esti menegaskan, penanganan aksi massa tidak boleh mengabaikan prinsip hukum dan HAM. Menurutnya, penyampaian aspirasi dalam demokrasi harus dihormati dan dilindungi, termasuk ketika terjadi dinamika di lapangan.

“Penanganan aksi harus mengutamakan pendekatan kemanusiaan, bukan bentuk represif. Dan harus ada penghormatan terhadap hukum dan HAM dalam menyikapi dinamika penyampaian aspirasi di Yogyakarta,” ungkapnya.

Terkait insiden tersebut, sebanyak 157 orang sempat ditahan karena diduga terlibat dalam aksi ricuh dan perusakan sejumlah fasilitas umum. UGM menyatakan delapan mahasiswanya turut menjadi pihak yang ditahan polisi.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kemudian menyatakan telah memulangkan 154 orang, termasuk 22 anak di bawah umur. 

Sementara itu, 3 orang lainnya masih ditahan, masing-masing 2 orang karena dinyatakan positif narkoba dan 1 orang ditetapkan sebagai tersangka karena membawa barang-barang berbahaya. 

Salah satu dari 2 orang yang dinyatakan positif narkoba tersebut berstatus mahasiswa.

Menanggapi hal tersebut, Esti meminta Polda DIY melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional. 

Ia menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi mereka yang masih ditahan serta akses bagi perguruan tinggi untuk mengetahui kondisi dan memberikan pendampingan kepada mahasiswanya.

“Pendampingan hukum tetap harus diberikan bagi mereka yang masih ditahan. Penegak hukum juga perlu membuka akses bagi perguruan tinggi yang mahasiswanya ditahan itu,” jelas Esti.

Esti juga meminta Polri mengusut secara transparan informasi mengenai dugaan keterlibatan kelompok massa tidak dikenal yang berbeda dengan peserta aksi demonstrasi pada pagi hingga sore hari, yang berlangsung damai.

“Kami juga meminta Polri untuk transparan mengenai massa tak dikenal yang berbuat anarkis ini. Termasuk mengenai kemungkinan kelompok massa tersebut hadir dan melakukan kerusuhan usai aksi penyampaian aspirasi dengan tujuan-tujuan tertentu,” tuturnya.

 Minta Dugaan Penangkapan Sewenang-wenang Diusut

Esti turut menyoroti laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengenai penanganan kericuhan pascademonstrasi. Ia meminta dugaan penangkapan secara acak dan sporadis diperiksa dengan mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, serta rekaman kejadian.

“Laporan mengenai penangkapan secara acak dan sporadis perlu diperiksa dengan mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, dan rekaman kejadian,” jelas politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Berdasarkan data pengaduan LBH Yogyakarta, sejumlah penangkapan massa aksi diduga dilakukan secara tidak proporsional dan acak, serta disertai dugaan kekerasan oleh aparat. 

LBH Yogyakarta juga menerima puluhan laporan mengenai warga dan peserta aksi yang ditangkap maupun mengalami luka-luka sehingga membutuhkan pertolongan medis darurat di rumah sakit terdekat.

Selain itu, belasan orang sempat dilaporkan belum diketahui keberadaannya setelah kericuhan meluas dari kawasan Gedung DPRD DIY hingga ke arah utara Kota Yogyakarta.

Menurut Esti, kepolisian harus mampu membedakan pelaku kekerasan dengan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai, warga yang melintas, maupun masyarakat yang sekadar menyaksikan kejadian.

“Kericuhan antara aparat dan massa terjadi di tempat terbuka dan di sejumlah lokasi strategis, sehingga sangat mungkin ada warga, bahkan termasuk mahasiswa, yang berada atau terjebak di lokasi kerusuhan,” ujar legislator asal DIY tersebut.

Ia juga meminta kepolisian menjelaskan dugaan penganiayaan terhadap peserta demonstrasi selama proses penanganan aksi. Esti menegaskan, aparat memiliki kewajiban memastikan setiap massa aksi yang terluka memperoleh pertolongan medis.

“Dan kami sangat menyesalkan adanya penangkapan terhadap puluhan anak di bawah umur meski menurut informasi saat ini sudah dibebaskan. Tindakan itu menyalahi perlindungan terhadap anak,” sebutnya.

 Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Sekitar Kampus UGM

Esti selanjutnya meminta penjelasan kepolisian mengenai laporan penggunaan gas air mata di area pintu masuk kampus UGM saat penanganan kericuhan. Hal tersebut menjadi perhatian karena di depan Bundaran UGM terdapat instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.

UGM sebelumnya mengecam pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik masuk strategis kampus yang dinilai telah mengarah pada intimidasi. 

Sementara itu, kepolisian menyatakan gas air mata ditembakkan ke arah timur Bundaran UGM, bukan ke dalam kampus, karena petugas terdesak dan terdapat massa tidak dikenal yang melakukan perusakan.

“Perbedaan keterangan mengenai lokasi tindakan perlu diselesaikan melalui verifikasi bersama universitas. Penjelasan harus mencakup alasan pengerahan, kebutuhan pengamanan, dan dampaknya terhadap keselamatan sivitas,” tutur Esti.

Menurutnya, pengerahan aparat di sekitar kampus harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kebutuhan maupun skala pengamanan yang dilakukan.

“Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan harus tetap mempunyai ruang yang aman untuk belajar, bekerja, dan menyampaikan pandangan. Keselamatan mahasiswa dan sivitas serta kegiatan pendidikan harus dilindungi,” lanjutnya.

Esti juga mendukung langkah UGM menelusuri keberadaan mahasiswa yang terdampak, termasuk mereka yang sempat kehilangan kontak maupun diduga ditahan aparat.

“Saya sangat sepakat dan mendukung penuh sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) bahwa kampus harus selalu menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berpikir, bersuara, berorganisasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan,” terang Esti.

Ia turut mendukung kemungkinan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen oleh UGM untuk menelusuri kericuhan demonstrasi di Yogyakarta, termasuk memastikan apakah aparat memasuki lingkungan kampus saat peristiwa berlangsung.

“Pembentukan tim pencari fakta dapat mengungkap bila memang ada kesalahan prosedur penanganan dan pengamanan aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Esti menegaskan pentingnya perlindungan hak mahasiswa dan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

“Dan penting untuk kembali diingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Mahasiswa perlu merasa aman untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat,” imbuh Esti.

Dorong Pendampingan dan Pemulihan Mahasiswa

Esti menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian, guna memastikan keselamatan serta terpenuhinya hak-hak mahasiswa yang terdampak.

Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memfasilitasi dukungan antarkampus bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan hukum, perawatan medis, maupun pemulihan psikologis.

“Penyesuaian kegiatan akademik perlu diberikan berdasarkan keadaan mahasiswa agar proses pendampingan tidak menghilangkan kesempatan belajar mereka,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Esti berharap seluruh pihak dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Ia menekankan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjaga ruang kebebasan berpikir dan menyampaikan aspirasi secara damai.

“Dan demokrasi harus memberi ruang bagi aspirasi, bukan kekerasan. Serta kampus harus tetap menjadi tempat yang aman bagi generasi penerus bangsa,” pungkas Esti. (*)

(Jakarta)

Bagikan Artikel ini