DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna ke-12 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).lensamedan-dpr.go.idLensaMedan — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat, pakar hukum, dan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan pengaturan penyadapan secara komprehensif.
Dasco menjelaskan, pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi III DPR RI merupakan bagian dari proses menghimpun pandangan berbagai pihak sebelum merumuskan materi yang akan dimasukkan ke dalam RUU tersebut.
“Hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi, sehingga masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan,” ujar Dasco seperti yang dikutip Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penyusunan RUU Penyadapan membutuhkan masukan yang luas agar pengaturan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan aparat penegak hukum, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat terkait praktik penyadapan.
Karena itu, pimpinan DPR RI akan terus berkoordinasi dengan komisi teknis dan alat kelengkapan dewan terkait untuk memastikan proses penyusunan regulasi berjalan sesuai kebutuhan.
Koordinasi tersebut juga diperlukan agar berbagai aspirasi yang dihimpun dalam rangkaian rapat dapat dipertimbangkan dalam perumusan substansi RUU.
“Nah, kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan Komisi Teknis serta badan terkait agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” jelas politikus dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menggelar RDP dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri untuk mendengarkan masukan terkait RUU Penyadapan.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota Komisi III turut menyoroti pentingnya pengawasan kewenangan penyadapan, mekanisme perizinan, perlindungan hak privasi, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat penyadapan.
Melalui proses penyerapan aspirasi dan koordinasi antarlembaga DPR, Dasco berharap RUU Penyadapan dapat menghasilkan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan. (*)
(Jakarta)
Belum ada Komentar untuk "DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan"
Posting Komentar