Gubernur Bobby Usulkan 4 Skema Satukan Potensi Ekonomi 10 Provinsi se-Sumatra
Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, bersama Mentri Dalam Negri, Tito Karnavian, beserta Gubernur dan Wakil Gubernur se-Sumatra mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur Se Sumatera dalam rangka pertemuan tingkat Mentri, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di JW Marriot Hotel Medan, Rabu (9/9/2026).lensamedan-diskominfo sumutUsulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatra yang merupakan rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).
Skema pertama yang diusulkan adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan, dari basis produksi menjadi basis industri.
Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini baru menghasilkan sekitar 120 produk turunan, sehingga masih terbuka ruang untuk memperkuat hilirisasi di seluruh wilayah Sumatra.
Skema kedua adalah pengembangan kawasan yang terintegrasi antarprovinsi, khususnya pada sektor logistik. Bobby mengungkapkan, jalur logistik menyumbang sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.
Karena itu, Bobby mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi dengan komoditas yang memiliki kemiripan, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dengan konektivitas tersebut, hasil bumi dari wilayah-wilayah tersebut dapat dipusatkan dan diekspor melalui jalur logistik internasional yang lebih efisien, termasuk memanfaatkan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar Tiongkok dan India.
Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dan tepat waktu (on-time), yang menurut Bobby selama ini masih banyak berhenti pada tahap wacana.
Sebagai turunannya, ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatra sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan, serupa dengan konsep Danantara di tingkat nasional.
Selain itu, Bobby mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan 8 BPD milik 10 provinsi di Sumatera.
Skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Terkait hal tersebut, Bobby menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga (buffer stock) pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan untuk membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan tersebut.
“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby.
Bobby menyebut Sumatra telah memiliki skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar mencari potensi baru, melainkan strategi untuk menghubungkan potensi antarwilayah menjadi kekuatan bersama.
"Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia," kata Bobby.
Bobby memaparkan sejumlah data yang menjadi dasar usulan tersebut. Pada triwulan I 2026, Pulau Sumatra berkontribusi sebesar 22,08% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, kontribusi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.
Dari sisi kependudukan, Sumatra menyumbang 21,9% dari total penduduk Indonesia. Sementara dari sisi komoditas, sejumlah produk unggulan Sumatra memiliki kontribusi terhadap produksi nasional di atas 40%, antara lain karet sebesar 75%, kopi 74%, dan kelapa sawit lebih dari 55%.
Selain itu, komoditas kelapa dan tebu berkontribusi di atas 30% terhadap produksi nasional. Sementara kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing berkontribusi di atas 20%.
Meski memiliki skala produksi yang besar, Bobby menilai kontribusi PDRB Sumatra sebesar 22,08% terhadap perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan.
Perekonomian Sumatra saat ini masih banyak berbasis produksi, sementara pergeseran menuju basis industri dan pengolahan dinilai masih memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan.
Untuk itu, Bobby mengusulkan empat skema kerja sama yang dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh provinsi di Sumatra.
Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan sepakat dengan usulan yang disampaikan Gubernur Bobby Nasution.
Ia berharap kerja sama antardaerah tersebut dapat terus berlanjut. Dengan demikian, Sumatra diharapkan menjadi satu kawasan dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik.
“Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatra sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatra ini," kata Al Haris.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Mendagri, Tito Karnavian; Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah; Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah; Wakil Gubernur Bengkulu, Mian; dan Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor. (*)
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "Gubernur Bobby Usulkan 4 Skema Satukan Potensi Ekonomi 10 Provinsi se-Sumatra"
Posting Komentar