DPRD Medan Gelar Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Salah satunya disampaikan juru bicara FPKS, dr. H. Ade Taufik, Sp.OG, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah persoalan penting dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Dalam pemandangan umumnya, FPKS menilai terdapat sejumlah perubahan angka anggaran yang perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci dari Pemerintah Kota Medan.
Berdasarkan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati, pendapatan daerah bertambah sekitar Rp343,284 miliar atau 5,05 persen, sehingga menjadi sekitar Rp7,138 triliun.
Sementara itu, belanja daerah bertambah sekitar Rp780,420 miliar atau 12,30 persen, menjadi sekitar Rp7,73 triliun. Sedangkan pembiayaan netto bertambah sekitar Rp487,136 miliar, menjadi sekitar Rp592,210 miliar.
Namun, FPKS mempertanyakan sejumlah perubahan target dan kebijakan anggaran tersebut.
“Apa yang menjadi dasar Pemerintah Kota Medan dalam penetapan target PAD tersebut? Dan apa langkah serta strategi Pemerintah Kota Medan dalam mencapai target pada P-APBD 2026?” ujar Ade.
Fraksi PKS meminta Pemko Medan menjelaskan dasar dan acuan pengurangan target tersebut serta dampaknya terhadap pendapatan daerah.
“Apa yang menjadi dasar dan acuan Pemerintah Kota Medan dalam mengurangi target pajak opsen BBNKB yang begitu besar dari perencanaan sebelumnya? Dan apa dampak dari pengurangan sektor pajak tersebut?” ujarnya.
FPKS berharap perencanaan dan perhitungan anggaran dilakukan secara akurat sejak awal sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi PKS meminta Pemko Medan merinci program dan kegiatan apa saja yang telah dialokasikan dalam Rancangan P-APBD 2026 untuk memenuhi kesepakatan tersebut.
“Kami mempertanyakan program dan kegiatan apa saja yang sudah dicanangkan Pemerintah Kota Medan pada Rancangan P-APBD 2026 untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Mohon rincian dan penjelasannya,” papar Ade.
FPKS mengingatkan agar kenaikan anggaran tersebut benar-benar diikuti kemampuan pelaksanaan program sehingga tidak kembali menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar seperti tahun sebelumnya.
“Kami berharap hal ini dapat dilaksanakan dengan optimal, bukan hanya berupa dokumen, tetapi pelaksanaannya juga riil dan terlaksana dengan baik untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Medan,” tambahnya.
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "DPRD Medan Gelar Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi"
Posting Komentar