Buka FGD Sensus Ekonomi 2026, Sofyan Tan Minta Pemerintah Kaji Kembali Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Desil
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, didampingi Statistisi Ahli Utama BPS Sumatra Utara, Misfaruddin, berfoto bersama peserta Focus Group Discussion Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik Sumatra Utara , Selasa (18/8/2026).lensamedan-juli simanjuntakLensaMedan - Sensus ekonomi 2026 yang saat ini masih berlangsung diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Harapan ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik Sumatra Utara , Selasa (18/8/2026).
Sofyan Tan menyebutkan, seringkali data yang tidak valid mengakibatkan kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak menguntungkan masyarakat dari kelompok ekonomi lemah.
Ia mencontohkan banyak anak dari keluarga yang tidak mampu gagal kuliah karena tidak berhasil mendapatkan KIP Kuliah karena dinilai tidak memenuhi syarat pada sistem desil.
Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk memberikan data yang riil, sehingga kebijakan Pemerintah bisa tepat.
“Pentingnya sensus ekonomi itu untuk menyampaikan, hei pemerintah, ini lo angka orang yang butuh pendidikan supaya bisa meningkatkan ekonomi dia ke depan,” tegasnya.
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu jalan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Ketika akses ke perguruan tinggi terhambat, peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup juga ikut terbatas.
Ia berharap pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan pendidikan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Banyak orang-orang miskin yang tidak bisa naik kelas karena dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Mimpi dia untuk menjadi sarjana yang merupakan salah satu jalan merubah hidupnya ke arah yang lebih baik, menjadi terkendala,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Statistisi Ahli Utama BPS Sumatra Utara, Misfaruddin, mengatakan, kondisi ekonomi Sumatra Utara telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan pola kegiatan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke warung, toko, atau supermarket untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya, kini berbagai kebutuhan dapat dipesan secara daring dan diantarkan langsung kepada konsumen.
Perubahan tersebut dinilai menjadi salah satu perkembangan yang perlu ditangkap melalui Sensus Ekonomi 2026. BPS Sumut berupaya agar perkembangan kegiatan ekonomi berbasis digital dan aktivitas daring di Sumatra Utara tidak terlewat dalam pendataan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga diharapkan dapat menghasilkan gambaran mengenai struktur ekonomi Sumatra Utara yang dapat dibandingkan dengan kondisi pada Sensus Ekonomi tahun 2016.
Data tersebut nantinya diharapkan mampu menunjukkan sektor-sektor ekonomi unggulan di Sumatra Utara, sekaligus mengidentifikasi sektor yang masih membutuhkan dukungan dan pengembangan.
“Harapan kita semoga fungsi-fungsi ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang ada di Sumatra Utara, bisa kita dapat, sehingga cerminan dari struktur ekonomi Sumatra Utara di 2026 yang mana akan bisa kita bandingkan dengan 2016,” katanya.
Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menentukan sektor ekonomi yang perlu diperkuat serta merumuskan bentuk dukungan yang lebih tepat pada masa mendatang. (*)
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "Buka FGD Sensus Ekonomi 2026, Sofyan Tan Minta Pemerintah Kaji Kembali Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Desil"
Posting Komentar