Wamenag Sebut Data Akurat Kunci Pemerataan Pendidikan

Wamenag, Romo Syafi'I, saat menghadiri Halaqah Pendidikan Berkeadilan di Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin (29/6/2026).lensamedan-kemenag.go.id

LensaMedan — Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa kunci utama pemerataan pendidikan terletak pada validitas data, kualitas tata kelola, dan integritas para penyelenggara di lapangan, bukan sekadar besarnya anggaran.

Sebab, akurasi data di lapangan menjadi penentu utama agar kebijakan efisiensi program dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan tepat sasaran.

Romo Syafi'i menyebut peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data secara profesional menjadi tantangan krusial saat ini. Ia mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengawal proses ini dengan penuh tanggung jawab.

"Jabatan adalah amanah. Kita tidak boleh lengah dalam proses pembangunan pendidikan. Kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data yang akurat, dan itu membutuhkan profesionalisme serta integritas dari kita semua," tutur Wamenag pada Halaqah Pendidikan Berkeadilan di Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin (29/6/2026).

Melalui data yang akurat dan tata kelola yang berkeadilan, Wamenag optimistis pendidikan nasional dapat berpijak kokoh pada nilai Pancasila, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa diskriminasi akses maupun mutu.

"Pendidikan adalah hak setiap orang. Karena itu, apa pun bentuk lembaganya, pendidikan di Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, agar setiap anak bangsa memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang," lanjutnya.

Melalui fondasi tata kelola yang kuat tersebut, ekosistem pendidikan tinggi diharapkan mampu melahirkan SDM unggul berkarakter Islami dan nasionalis.

Forum dialog yang dihadiri jajaran sivitas akademika UIN Malang ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi strategis yang inklusif dan transparan dalam memperkuat tata kelola pendidikan nasional demi menyongsong Indonesia Emas 2045. (*)

(Malang)

Bagikan Artikel ini