Pemerintah Pastikan Harga Beras SPHP Tak Naik Imbas Fluktuasi Kurs Dolar

LensaMedan - Implikasi menguatnya kurs dolar dipastikan pemerintah tidak berimbas pada harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hal ini memperkuat keberpihakan pemerintah pada rakyat dalam komando Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya memutuskan pula tidak mengubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdisi.

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menuturkan kepastian hal itu, sehingga masyarakat dapat bersikap tenang.

Kualitas beras program SPHP pun senantiasa dijaga oleh Perum Bulog agar masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas cukup baik dengan harga yang terjangkau.

"Jadi memang dengan nilai kurs dolar yang berubah dapat berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi kaitan dengan beras SPHP, ini karena program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya," terang Maino dalam webinar Pangan Talk, Selasa (26/5/2026).

Adapun Bapanas telah menetapkan harga beras SPHP di tingkat konsumen antara lain bagi wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi di Rp12.500 per kilogram (kg).

Kemudian untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, ditetapkan Rp 13.100 per kg. Sementara bagi wilayah Maluku dan Papua, harga harga beras SPHP maksimal di Rp 13.500 per kg.

Untuk anggaran pelaksanaan program beras SPHP tahun 2026 telah ada di Bapanas sebesar Rp 4,97 triliun. Bujet tersebut setara dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras bagi masyarakat.

Ini untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan SPHP beras yang pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana sebagai perpanjangan SPHP beras tahun 2025.

Kemudian, Bapanas telah menetapkan pula ketentuan terbaru mengenai jumlah pembelian maksimal beras SPHP di tingkat konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen dapat membeli maksimal 5 kemasan ukuran 5 kg dan tersedia pula alternatif kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal 2 kemasan.

Beras SPHP yang telah dibeli pun tidak boleh dijual kembali, karena ada unsur anggaran subsidi negara di dalamnya.

"Tentunya kenapa sekarang dibatasi 5 pack, boleh 5 pack, kalau kemarin kan maksimal 2 pack. Ini kita juga mempertimbangkan saudara-saudara kita, dalam hal ini misalnya para pedagang nasi goreng, pedagang nasi uduk, warung-warung makan. Kalau dibatasi cuma 2 pack, kasihan, nanti kurang, tidak cukup," jelas Maino.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian juga memastikan posisi Indonesia yang telah mencapai swasembada beras.

Oleh karena itu, ia mengirimkan sinyal peringatan bagi para mafia pangan yang masih kerap memainkan harga dan praktik anomali di pasaran.

"Swasembada beras kita sudah. Kemudian kita ekspor pupuk, harga pupuk dalam negeri turun 20%. Kemudian kita sudah swasembada jagung untuk pakan. Aku kerja keras. Beritahu mafia, hei kamu bersadar mafia, ini pertanian lagi kerja keras. Aku teruskan perjuangan ini. Pokoknya berantas mafia, berantas koruptor," tegas Kepala Bapanas Amran.

Salah satu yang dikuak Amran adalah skandal beras oplosan yang diperkirakan menimbulkan potensi kerugian masyarakat hingga sekitar Rp99 sampai 100 triliun per tahun.

Dari pemeriksaan terhadap 268 sampel beras di 13 laboratorium pada 10 provinsi, ditemukan 212 merek beras premium dan medium tidak memenuhi standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Kemudian sekitar 85,56% beras premium tidak sesuai standar. Ada pula temuan mengenai beras SPHP yang seharusnya dijual sesuai ketentuan, namun ditemukan dikemas ulang dan dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga yang lebih tinggi.

Untuk itu, petunjuk teknis program SPHP beras tahun 2026 telah diperketat dan dipertajam seiring dengan pengawasan yang diintensifkan pula.

Program SPHP beras harus dapat diakses masyarakat secara luas dan harga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (*)

(Jakarta)

Bagikan Artikel ini