Jawab Kebutuhan Kerja, Pendidikan Keterampilan Jadi Fokus Pengembangan Madrasah

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i.lensamedan-kemenag.go.id

LensaMedan - Kementerian Agama saat ini tengah melakukan reformulasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam setelah terbentuk Ditjen Pesantren. Penguatan pendidikan kejuruan pada Ditjen Pendidikan Islam, termasuk madrasah, menjadi salah satu fokus perhatian karena diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan masa depan.

Rencana pengembangan ini dikaji bersama saat pembahasan naskah akademik reformulasi visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Acara ini berlangsung di Jakarta, 15–16 April 2026.

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi'I, menegaskan bahwa reformasi pendidikan Islam, termasuk madrasah, tidak bisa lagi berhenti pada aspek normatif. Menurutnya, perubahan struktur kelembagaan harus diikuti dengan redefinisi peran pendidikan Islam secara lebih konkret.

Ia menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan vokasi sebagai jawaban atas kebutuhan nasional. Di tengah agenda besar pemerintah seperti industrialisasi, hilirisasi, hingga swasembada pangan, pendidikan Islam dituntut mampu mencetak lulusan yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki keterampilan praktis.

“Peluang kerja terbuka sangat besar, tetapi kurikulum kita belum sepenuhnya menjawab kebutuhan itu,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan madrasah kejuruan, program vokasi di perguruan tinggi keagamaan Islam, serta kolaborasi lintas kementerian.

Wamenag juga mengingatkan bahwa seluruh ilmu pengetahuan, baik sains, teknologi, maupun ekonomi, pada dasarnya merupakan bagian dari ajaran Islam. Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, menurutnya, justru menjadi penghambat kemajuan.

Pemikir Islam, Haidar Bagir, menawarkan fondasi konseptual dalam merumuskan ulang pendidikan Islam, khususnya pesantren. Ia menekankan urgensi membangun visi pendidikan yang berangkat dari tujuan akhir, yakni profil lulusan yang ingin dihasilkan.

Pendidikan menurut Haidar harus dirancang secara sistematis melalui rantai logis: visi–misi, profil lulusan, hingga kurikulum. Ia mencontohkan visi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual dan saintifik, tetapi juga pembentukan manusia beradab.

Lebih jauh, ia memetakan spektrum pendidikan tinggi menjadi empat kategori: pesantren, perguruan tinggi Islam neotradisional, perguruan tinggi Islam berorientasi Barat, dan perguruan tinggi sekuler. Perbedaan di antara keempatnya, kata dia, terletak pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Dalam konteks pesantren, Haidar menegaskan adanya kekhasan yang tidak dimiliki sistem pendidikan modern, yakni: integrasi antara rasionalitas dan spiritualitas, peran adab sebagai bagian dari epistemologi, serta transmisi ilmu non-formal, termasuk melalui relasi kiai dan santri.

“Distingsi ini harus dirumuskan secara jelas agar pesantren tidak kehilangan jati dirinya dalam arus modernisasi,” ujarnya.

Pandangan kritis disampaikan Amin Abdullah yang menyoroti kegelisahan mendalam dalam tubuh pendidikan Islam saat ini. Ia menilai, sistem pendidikan masih terjebak dalam dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, yang berdampak pada stagnasi intelektual.

Menurut Amin, reformasi visi dan misi harus bergerak menuju pendekatan integratif dengan menghubungkan berbagai disiplin ilmu secara multidisipliner, interdisipliner, hingga transdisipliner. Ia juga mengkritik lemahnya dimensi spiritualitas dalam pendidikan tinggi Islam, terutama dalam pengembangan tradisi tasawuf.

“Banyak fakultas belum menyentuh dimensi batiniah keilmuan. Padahal itu bagian penting dari tradisi Islam,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan Islam harus responsif terhadap isu-isu global, seperti: perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, krisis kemanusiaan, kesetaraan warga negara, hingga relasi antaragama.

Dalam konteks ini, pesantren dinilai memiliki potensi besar sebagai basis pengembangan paradigma keilmuan baru, asalkan mampu bertransformasi tanpa kehilangan akar tradisinya.

Diskusi yang dilaksanakan selama dua hari ini diharapkan melahirkan reformulasi visi dan misi tidak lagi sekadar dokumen normatif, melainkan harus menjadi peta jalan transformasi sehingga mampu melahirkan generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga adaptif, kritis, dan siap menghadapi kompleksitas zaman. (*)

(Jakarta)

Bagikan Artikel ini