Wakil Ketua VIII DPR RI: Belum Ada Penjelasan Resmi Saudi Terkait Isu Penundaan Haji 2026

Umat muslim dari berbagai negara mengelilingi Kabah. Hingga saat ini, Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan penjelasan resmi terkait isu dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.lensamedan-ist

LensaMedan - Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan penjelasan resmi terkait isu dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.

Meski situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian berbagai pihak, DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia tetap berjalan sesuai rencana.
 
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyampaikan, Komisi VIII DPR RI terus memantau perkembangan situasi regional yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.

Namun demikian, jelasnya, hingga saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah Arab Saudi yang menyatakan adanya penundaan atau pembatasan penyelenggaraan haji seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.
 
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus mengawal persiapan haji 2026 secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga pembiayaan. Sejauh ini, belum ada maklumat resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai penundaan atau pembatasan pelaksanaan haji,” ujar Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima  Rabu (11/3/2026).
 
Menurut legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan kejelasan informasi bagi masyarakat, khususnya calon jemaah haji.

Kejelasan komunikasi, tegasnya, dinilai penting untuk menghindari munculnya spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
 
Pada kesempatan yang sama, Abidin juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi bahwa dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah akan mengganggu wilayah suci seperti Makkah dan Madinah yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji.
 
Ia pun meminta pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 1447 Hijriah.

Menurutnya, berbagai skenario antisipasi perlu disiapkan sejak dini guna memastikan pelayanan kepada jemaah tetap berjalan optimal.
 
“Persiapan yang matang sangat penting agar pelayanan kepada jemaah tetap terjaga, baik dari sisi fasilitas, transportasi, maupun akomodasi. Pemerintah harus memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” jelasnya.
 
Komisi VIII DPR RI, lanjut Abidin, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai tahapan persiapan haji, termasuk memastikan kuota jemaah Indonesia tetap terjaga serta kualitas pelayanan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Harapannya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh calon jemaah Indonesia, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi umat. (*)


(Jakarta)

Bagikan Artikel ini