Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumut, Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan
LensaMedan - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menghentikan sementara izin operasional tiga perusahaan yang diduga menjadi penyebab atau biang kerok banjir di Sumatra Utara (Sumut).
Ketiga perusahaan itu, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).
Penghentian sementara operasi perusahaan tersebut dilakukan usai Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.
Pemantauan itu dilakukan guna memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Hal ini juga sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.
Hanif mengatakan bahwa berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Pihaknya juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).
Dia menegaskan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan.
Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut. Ini terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, menegaskan, hingga saat ini pihakknya belum menerima surat resmi terkait penghentian operasional sementara tersebut.
Yang sudah diterima adalah panggilan dari Gakkum KLH untuk verifikasi data dan informasi.
"Saat ini kami masih fokus melanjutkan upaya tanggap bencana di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait," tegas Katarina.
Diketahui, musibah banjir bandang dan longsor melanda kawasan Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Sibolga pada pekan lalu yang mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia dan belasan ribu terpaksa mengungsi. (*)
(Jakarta)
Belum ada Komentar untuk "Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumut, Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan"
Posting Komentar