Panja Komisi X DPR RI Soroti Kesenjangan Dukungan untuk PTS dan Tantangan Akreditasi

LensaMedan — Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) Komisi X DPR RI menyoroti masih adanya kesenjangan dukungan anggaran antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Medan, Sumatera Utara, di Jalan Sempurna Setiabudi, Tanjung Sari, Medan, Kamis (11/9/2025).
 
Kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Tim Panja PTKL, yang juga Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani dari Fraksi PKB dilakukan untuk menggali aspirasi dan persoalan faktual dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Serta untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
 
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, menyoroti terkait ketimpangan dalam bantuan operasional yang diberikan negara kepada perguruan tinggi.

Saat ini PTN sudah menerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang total anggarannya disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di masing-masing kampus.

Sayangnya hingga kini bantuan yang serupa belum diperoleh PTS.
 
Dari hitung-hitungan yang sudah mereka sampaikan ke Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) dalam rapat kerja, nilainya hanya sekitar Rp4,5 triliun.

Tentu dari sisi anggaran masih memungkinkan direalisasikan. Jika hal ini bisa dianggarkan, maka persoalan PTS yang selama ini umumnya 90% biaya operasional kampus diambil dari uang kuliah mahasiswa, maka bisa lebih terbantu khususnya untuk peningkatan fasilitas dan bantuan riset bagi para dosen dan mahasiswa.
 
“UMSU misalnya, berapa jumlah mahasiswanya? 19.000 mahasiswa? Jika ada bantuan Rp1 juta per mahasiswa per tahun saja yang dianggarkan dalam BOPTS, itu sudah bisa mendanai riset dan peningkatan fasilitas kampus,” terang Sofyan Tan.
 
Tantangan terbesar PTS lainnya menurut Sofyan Tan adalah dalam peningkatan akreditasi unggul bagi perguruan tinggi.

Untuk mencapai akreditasi unggul dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terutama dosen dengan kualifikasi S3. Namun di sisi lain masih ada persoalan bagi dosen ketika dia dituntut untuk melanjutkan kuliah doktoral.
 
“Kami menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah selain beasiswa doktoral (S3), saat ini tinggal menunggu Permendikti, mahasiswa S3 yang juga dosen sudah bisa tetap mengajar dan menerima gaji. Sebelumnya tidak bisa, ini langkah maju,” ujar Sofyan Tan.
 
Hadir dalam kunjungan, Himmatul Aliyah dari Fraksi Gerindra, Kurniasih Mufidayati (PKS), Mercy Chieristy Barends (PDIP), Bonnie Triyana (PDIP), Ferdiansyah (Golkar), Karmila Sari (Golkar), Ali Zamroni (Gerindra), Melly Goeslow ( Gerindra), Ratih Megasari Singkarru (Nasdem), Nilam Sari Lawila (Nasdem), Muhammad Kadafi (PKB), Dedi Wahidi (PKB), Dewi Qoryati (PAN), Sabam Sinaga (Demokrat).

Keseluruhan anggota Panja yang hadir memiliki pandangan yang sama yakni masih adanya ketimpangan dan perbedaan perlakukan antara PTN dan PTS terutama terkait dalam bantuan operasional.

Hal itu juga yang ditemukan dalam setiap kunjungan kerja di berbagai LLDIKTI pada provinsi lain.
 
Sebelumnya, sejumlah perwakilan dari PTS dan PTN menyampaikan beberapa masukan dan permasalahan yang dihadapi.

Mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr. Mujahiddin S.Sos MSP menyoroti terkait ketimpangan antara PTN dan PTS.

Di satu sisi PTN terus menerus diberi keleluasaan menambah program studi dan pendaftaran mahasiswa baru, sementara di sisi lain hampir seluruh PTS di tahun 2025 mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru.

Perguruan tinggi pada akhirnya hanya seperti menjalankan bisnis pasar yang timpang. Sementara PTS beban biaya operasional 90% diperoleh dari uang kuliah mahasiswa.
 
Hal senada disampaikan Wakil Rektor 3 Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Ir. H. Abdul Haris Nasution MT, yang menilai PTS kesulitan dalam pengembangan riset karena tidak memiliki bantuan dana dari negara.

“Sementara PTN terus buka prodi baru dengan biaya kuliah sama seperti swasta. Akhirnya, mahasiswa lebih pilih negeri, PTS bisa mati pelan-pelan,” ucapnya prihatin.
 
Direktur Jenderal Dikti Kemendikbud Ristek, Prof. Khairul Munadi yang turut hadir dalam pertemuan menegaskan bahwa pemerintah tidak membedakan antara PTN dan PTS, baik dari sisi layanan maupun kebijakan.

“Komitmen Menteri jelas, tidak ada dikotomi. Kami sedang menyusun kajian terkait BOPTN untuk PTS (BOPTS), termasuk dari sisi fiskal,” ujar Khairul didampingi Kepala LLDIKTI Wilayah Sumut Prof Saiful Anwar Matondang PhD.
 
Khairul juga menjelaskan bahwa proses akreditasi tidak akan membebani perguruan tinggi, karena untuk akreditasi tingkat dasar tetap dibiayai pemerintah.

Namun untuk akreditasi unggul, dibiayai mandiri oleh institusi. Ia juga menyatakan bahwa biaya akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) nantinya akan ditetapkan langsung oleh Menteri agar lebih transparan dan tidak memberatkan. (*)


(Medan)
 
 

Bagikan Artikel ini