Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas Jadi Tanggung Jawab Bersama

Lensamedan - Pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab bersama. Di tataran mikro, ada orang tua dan guru yang perlu memahami kebutuhan dasar siswa untuk bisa belajar dengan baik. Sementara di tataran makro, ada pemerintah yang menciptakan suasana kondusif bagi guru dan kepala sekolah untuk memberikan materi berbasis kebutuhan dan kemampuan siswa.

Hal ini menjadi komitmen yang terbentuk dalam Diskusi Publik bertajuk “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara”, Kamis (17/11/2022).

Untuk itu semua pemangku kepentingan bidang pendidikan mulai dari dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru dan orang tua harus ikut mengawal komitmen ini. 

Dalam diskusi publik yang diselenggarakan Synergy Policies dan didukung oleh Tanoto Foundation, peserta diskusi yang berjumlah 190 orang dari sejumlah kabupaten/kota ini sepakat untuk mendorong empat rekomendasi utama.

Pertama, transparansi, akuntabilitas dan kesamaan visi untuk meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas. 

Kedua, terbentuknya kebijakan dan regulasi di daerah yang menunjang kegiatan saling belajar antar guru dan kegiatan-kegiatan sekolah yang berpusat pada siswa.

Ketiga, melahirkan kontrak komitmen antara pemerintah daerah dengan guru dan kepala sekolah untuk mencapai target kinerja sekolah.

Keempat, partisipasi aktif dari segenap unsur pendidikan termasuk mitra pembangunan dan industri dalam pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia bidang pendidikan.

Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, yang memimpin jalannya diskusi, mengatakan, untuk mewujudkan ide-ide yang dibicarakan di Focus Group Discussion (FGD) tanggal 16 November 2022 dan Diskusi Publik 17 November 2022  menjadi kenyataan, mereka yang menjadi pemangku kepentingan mau tidak mau harus saling berkomunikasi secara intensif. 

“Kami gembira Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memfasilitasi perluasan akses sarana prasarana yang menunjang kualitas pendidikan, seperti akses e-library untuk seluruh sekolah, perbaikan ekosistem sekolah untuk implementasi Kurikulum Merdeka, dan pemberian fasilitas penunjang kegiatan pelatihan bagi para guru,” ujar Dinna. 

Lebih lanjut Dinna memastikan, hasil diskusi termasuk komitmen pemerintah daerah akan dibawa ke tingkat nasional yang dirangkum dalam bentuk policy brief atau dalam bentuk catatan singkat kebijakan yang bisa dijembatani oleh pemerintah pusat. 

Kedepan, harapannya semua pihak yang sudah disentuh lewat program ini berkenan untuk ikut mengawal di tataran masing-masing. 

“Jadi kami mengantarkan ke tingkat nasional, tapi di tingkat kabupaten/kota, di tingkat KKG, di tingkat musyawarah Guru Penggerak juga bisa dikawal oleh para guru dan kepala sekolah yang ada di provinsi ini, supaya itu menjadi kenyataan. Karena apa yang sudah disepakati sebenarnya bisa jadi pegangan yah kedepannya,” tegasnya. 

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi ydalam sambutannya yang mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. 

“Kunci kemajuan sumber daya manusia ada pada pendidikan yang berkualitas dan merata,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, CEO Global Tanoto Foundation, Dr. J. Satrijo Tanudjojo,  menyambut baik kehadiran pemangku kepentingan kunci bidang pendidikan yang mampu mendorong lahirnya komitmen bersama tersebut. 

“Hadirnya Bapak Gubernur menunjukkan komitmen Sumatera Utara untuk meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas,” ungkapnya. 

Diskusi Publik ini juga mengundang Fachrujiansyah Bachsan, S.Pd.I., Kepala Seksi PTK SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dan Irma Sari Sinaga, S.Pd., guru SDN 158/VIII Rimbo Mulyo, Provinsi Jambi. 

Sebagai bagian dari daerah yang masuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), mereka menceritakan berbagai inovasi pendidikan yang dilakukan oleh sekolah di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. 

Misalnya, penggunaan intranet dan kerja sama dengan Radio Republik Indonesia setempat untuk sarana berbagi materi ajar bagi guru dan kepala sekolah

Kegiatan di Sumatera Utara ini merupakan rangkaian dari kunjungan serupa di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jambi dan Riau. Kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di provinsi-provinsi itu akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022. (*)

(Medan) 

Bagikan Artikel ini