Bobby Nasution Dorong Terciptanya Sistem Tutup Peluang Pungli

Lensamedan - Memberantas pungli menjadi komitmen Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Berbagai langkah kongkrit pun telah dilakukan.

Selain turun langsung ke lapangan dan memberi sanksi kepada aparatur Pemko Medan yang terbukti melakukan praktik pungli, Bobby Nasution juga mendorong terciptanya sistem yang efektif menutup peluang pungli. 

Beberapa waktu lalu, Bobby Nasution mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemko Medan. Pencanangan ini bukan untuk penilaian, melainkan untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

“Yang harus kita capai adalah peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih serta bebas KKN. AntarOPD harus berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan pelayanan yang singkat, tepat, dan memuaskan masyarakat,” ucap Bobby Nasution pada saat itu.

Plt Inspektur Kota Medan Laksamana Putra Siregar menyampaikan, melalui pembangunan zona integritas ini, Wali Kota mendorong terciptanya sistem yang menutup peluang terjadinya pungutan di luar ketentuan dalam pelayanan publik dasar.

“Kalau pun ada pungutan, harus sesuai dengan ketentuan. Masyarakat juga harus tahu pungutan itu sesuai dengan ketentuan peraturan. Artinya, ketentuan itu harus diumumkan dan dijalankan,” kata Putra di ruang kerjanya, Kamis (3/6/2021).

Dalam pemberantasan pungli di lingkungan Pemko Medan ini, Bobby Nasution juga meneguhkan kolaborasi dengan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Medan.

Pada pertengahan Mei lalu, Bobby Nasution mengundang Satgas Saber Pungli untuk menjalin koordinasi.

Bobby Nasution menyampaikan kepada Satgas Saber Pungli agar membuat sistem pelaporan cepat. Dengan adanya sistem itu, warga yang menjadi korban ataupun yang menyaksikan pungli dapat melapor dan Satgas Saber Pungli bertindak pada saat itu juga.

Bahkan, ucap Bobby, perlu ada nomor telepon layanan pengaduan pungli di setiap tempat, sehingga masyarakat mudah melaporkan apabila mengalami pungli. Dengan sistem pelaporan cepat ini diharapkan dapat mengikis praktik pungli hingga birokrasi dalam pelayanan publik menjadi bersih dan melayani.

Selain sistem pelaporan cepat, diperlukan sistem pelayanan yang menutup peluang praktik pungli. Salah satu contoh adalah sistem yang dijalankan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, yakni pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) digital melalui sibisa.pemkomedan.go.id.

Pengurusan dokumen kependudukan secara online menutup peluang terjadinya praktik pungli. Sistem ini membuat masyarakat tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan para petugas Disdukcapil, apalagi dengan pihak perantara ataupun calo.

Dengan digitalisasi pelayanan adminsitrasi kependudukan itu, semua tahapan dan tata cara pelayanan yang ditetapkan tersebut bisa lebih sederhana, cepat, mudah, dan memberikan kepastian waktu untuk mendapatkan dokumen.

Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli Kota Medan menyatakan dukungan penuh komitmen Bobby Nasution ini. Komitmen Wali Kota ini, menurut Sekretaris Tim Saber Pungli Kota Medan, Kompol. Marolop Sirait, menambah energi dalam upaya memberantas pungli.

Sirait mengatakan, komitmen pemberantasan pungli ini wajib didukung seluruh aparatur. Sama diketahui, lanjutnya, pungli merusak sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Karena itulah Presiden membentuk Satgas Saber Pungli melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016. 

Sirait yang juga merupakan Kasiwas Polrestabes Medan ini menyebutkan, Saber Pungli bertugas memberantas pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaat personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, institusi, maupun pemerintah kota.

Fungsi yang dijalankan yakni intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Masing-masing fungsi ini dijalankan sebuah Pokja. 

Dia mengatakan, sebagaimana yang disarankan oleh Wali Kota Medan, saat ini Satgas Saber Pungli Medan tengah mempersiapkan sebuah sistem pelaporan yang dapat ditindaklanjuti dengan segera.

“Ini juga sebuah upaya agar Satgas Saber Pungli ini dapat dirasakan masyarakat keberadaannya,” ucap Sirait.

Kesadaran aparatur pemerintahan dalam menjalankan reformasi birokrasi dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani ini akan membuat trust masyarakat makin tinggi. Dan tingginya trust itu akan membuat masyarakat dengan penuh kesadaran dan iklas membayar pajak dan retribusi. (*)

 

(Medan)

 

 

Bagikan Artikel ini