Inilah Empat Program Kementerian PUPR untuk Pembangunan di Papua dan Papua Barat
Untuk
mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan
pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi
dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
“Hal ini
sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020,” ujar Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (3/4/2021).
Dikatakan
Menteri Basuki, untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab
tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR
berkomitmen melakukan empat program.
Pertama,
pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua,
dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua.
Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan
kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.
“Peningkatan
kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah
dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di
antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 kilometer, Jalan Perbatasan
Papua 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa 1,3 kilometer,” kata Basuki.
Selanjutnya
untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan
pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua
Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal
dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri
(HPS) antara Rp1 – 2,5 miliar.
Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, Kepala Satker, maupun PPK.
Program
ketiga yakni pelaksanaan PKT untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat
Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19.
Pada tahun
2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp671
miliar menjadi Rp731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan
menyerap 27.967 tenaga kerja.
Program
keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan
infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan
infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta
pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di
Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.
Secara
keseluruhan, pada tahun 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR
untuk Provinsi Papua Rp6,12 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 670
miliar, jalan dan jembatan Rp4,46 triliun, permukiman Rp650 miliar, dan
perumahan Rp330 miliar.
Sementara di
Provinsi Papua Barat Rp3,67 triliun alokasi anggaran untuk bidang SDA Rp600
miliar, jalan dan jembatan Rp2,54 triliun, permukiman Rp320 miliar, dan
perumahan Rp200 miliar.
Kementerian
PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat
turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan
memajukan masyarakat Papua.
“Kami akan
betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu,
tepat sasaran, dan tepat administrasi,” demikian Basuki Hadimuljono. (*)
(Jakarta)
Belum ada Komentar untuk "Inilah Empat Program Kementerian PUPR untuk Pembangunan di Papua dan Papua Barat"
Posting Komentar