Terkait Distribusi Vaksin, Pemprov Sumut Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Lensamedan- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam hal ini  Dinas Kesehatan Sumut masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, terkait distribusi vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Vaksin tersebut sudah tiba di Sumut sebanyak 40 ribu dosis pada Selasa (5/1/2021).

Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, pihaknya tidak berani sembarangan untuk teknis distribusinya. Maka dari itu, pihaknya selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pendistribusian vaksinnya ke kabupaten/kota di Sumut. Karena, 1 koli itu terdiri dari 1.960 dosis dan yang dikirim ada 21 koli. Sedangkan , di Sumut ada 33 kabupaten/kota, sehingga kemungkinan besar akan dibuka 1 koli," ujar Alwi Mujahit di Medan, Rabu (6/1/2021).

Alwi mengatakan, selain gubernur, kemungkinan nantinya unsur pimpinan juga akan divaksin tetapi tetap mempertimbangkan faktor usia.

"Jadi, yang pasti saya (divaksin). (Unsur pimpinan) nanti akan dikomunikasikan dulu. Namun, alokasinya dari pusat di aplikasi PeduliLindungi. Masing-masing kita akan menerima SMS dan akan dapat pemberitahuan apakah kita termasuk yang mendapatkan vaksin atau tidak," kata Alwi.

Mengenai rencana penyuntikan vaksin perdana pada 14 Januari mendatang, Alwi menjelaskan, kemungkinan  di Rumah Dinas Gubernur Sumut atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat.

"Terkait itu sangat dinamis, melihat perkembangan nantinya," jelasnya.

Alwi mengaku, kesiapan cold storage atau alat pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19 di kabupaten/kota tidak ada masalah. Pihaknya sudah meninjau beberapa daerah yang dilakukan secara acak dan dikhawatirkan bermasalah. Dan dari hasil peninjauan sudah tidak ada masalah

Ketika disinggung tahap 2 program vaksin corona nantinya, Alwi mengatakan telah melakukan berbagai persiapan salah satunya terkait anggaran.

"Kita sudah ada anggaran untuk itu (tahap 2), penambahan. Termasuk, juga kesiapan sumber daya manusianya (SDM). Saat ini SDM untuk tahap 1 sekitar 1.500 nakes (tenaga kesehatan). Makanya, pada tahap 2 nanti ditambah dan sedang dilatih 1.000 nakes," katanya lagi.

Ia menyatakan, vaksinasi tahap 1 ini menjadi pembelajaran penting. Dia tidak khawatir jika terjadi penolakan lagi pada tahap 2, apabila pada tahap 1 seperti yang diharapkan berjalan dengan sukses.

"Masalahnya sekarang justru vaksinnya tidak banyak, dan itu yang menjadi persoalan. Jika ada pihak-pihak yang menolak vaksinasi ini, ya silahkan saja. Tapi, kalau nanti vaksinasi ini aman dan sesuai yang diharapkan misalnya kebal terhadap virus corona, tentu pastinya masyarakat akan percaya dan kemungkinan tidak ada yang menolak lagi," papar Alwi.

Menyangkut  kabar vaksin tersebut mendapat penolakan dari beberapa negara karena berdampak terhadap kesehatan, Alwi mengaku, saat ini masih dalam proses persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau BPOM menyatakan tidak (boleh), ya tentu kita juga tidak. Tapi kalau BPOM menyatakan iya, ya tidak ada masalah," pungkasnya.

(Medan)

(Medan)

 

 

Bagikan Artikel ini