Kemendikbud Tunda AN Hingga September, Komisi X DPR Beri Persetujuan

Lensamedan- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan untuk menunda pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) tahun 2021. Asesmen Nasional yang rencananya akan diselenggarakan mulai Maret 2021, diundur menjadi September-Oktober 2021.

Pengunduran ini menurut Mendikbud adalah untuk memastikan agar persiapan logistik, infrastruktur, dan protokol kesehatan lebih optimal. Selain itu, waktu yang masih tersisa bisa digunakan untuk menyosialisasikan dan berkoordinasi lebih masif dengan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan AN.

“AN tetap perlu dilaksanakan. Kalau tidak, kita tidak bisa menghitung learning loss dan mengetahui mana saja sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita. Inilah yang diinginkan Kemendikbud dan DPR,” ujar Nadiem.

Dikatakan Nadiem, pada Maret-April 2021 Kemendikbud baru akan melaksanakan tahapan rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan teknis persiapan AN. Selanjutnya pada April-Agustus 2021 akan dilakukan simulasi AN di satuan pendidikan. Kemudian pada September-Oktober barulah akan diselenggarakan Asesmen Nasional yang hasilnya akan diumumkan pada Desember 2021.

“Yang pasti, AN tidak sama dengan ujian nasional (UN), baik dari sisi fungsi maupun substansi. AN dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan, serta memperbaiki sistem pendidikan dasar dan menengah. Dan AN bukan sistem evaluasi untuk individu siswa karena evaluasi kompetensi peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan sekolah. AN juga tidak akan menambah beban siswa karena tidak memiliki konsekuensi bagi siswa dan tidak menjadi syarat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB),” tegasnya.

Mendikbud memastikan Asesmen Nasional akan tetap dilaksanakan tahun ini untuk mengetahui learning outcome dan seberapa besar gap loss yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, kalau AN tidak dilaksanakan tahun ini, data tersebut akan sulit diketahui.

”Kita tidak ada ujian dalam skala nasional di 2020 karena pandemi Covid-19, dan 2021 pun kalau tidak dilaksanakan kita tidak punya data point baseline, artinya kita tidak akan bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling tertinggal. Kalau kita tidak bisa mengetahui sekolah mana yang paling tertinggal, kita tidak bisa membuat strategi penganggaran dan bantuan untuk sekolah yang membutuhkan bantuan,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengatakan, pihaknya memahami jika AN tidak akan membebani anak didik mau pun orang tua peserta didik, tetapi untuk memetakan kondisi pendidikan di masa saat ini seperti apa, yang kemudian dapat disusun menjadi satu program yang nyata untuk mengatasi kualitas pendidikan Indonesia yang saat ini belum sesuai harapan.

“Nah karena itu, penundaan ini kami anggap sebagai satu solusi yang baik,” ujar Sofyan Tan.

Tetapi lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini, dukungan pelaksanaan  AN ini harus memang benar-benar untuk pemetaan kualitas pendidikan dan tidak dimaksudkan untuk hal lain.

“Kami selama ini direcokin, ‘diganggu’ dengan masih adanya  staf dari Kemendikbud  yang bekerja sama dengan berbagai pihak membuka sejenih bimbingan belajar dan sebagainya. Ini yang membuat masyarakat mau pun sekolah menjadi gelisah. Ini menunjukkan sosialisasi yang dilakukan kementerian sangat kurang,”  ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Asesmen Nasional terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM),  Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM diikuti oleh peserta didik, dengan tujuan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Survei Karakter diikuti oleh peserta didik dan guru, untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai -nilai (values) sebagai hasil belajar nonkognitif. Survei Lingkungan Belajar diikuti oleh kepala satuan Pendidikan, untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. (*)

 

(Jakarta)

 

 

Bagikan Artikel ini