Pemerintah Pusat Apresiasi Kerja GTPP Covid-19 Sumut
Lensamedan-Pemerintah Pusat mengapresiasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) dalam penanganan pandemi Covid-19 di daerah ini. GTPP Covid-19 dinilai telah bekerja sesuai dengan tugasnya, dari pusat hingga ke daerah.
Hal tersebut disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD
saat memberikan arahan pada GTPP Covid-19 Sumut di Posko GTPP Covid-19 Sumut,
Jalan Sudirman Medan, Jumat (3/7).
"Gugus Tugas Provinsi Sumut sudah
bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing mengawal dengan baik penanganan
merebaknya wabah pandemi Covid-19," kata Mahfud.
Kata Mahfud, Pemerintah mulai dari pusat hingga
daerah sudah bekerja dengan baik. Namun masih banyak kritik yang masuk mengenai
kinerja tersebut.
"Kenapa ini harus saya katakan, bahwa kita sudah bekerja
dengan baik, karena sampai beberapa waktu lalu masih banyak sekali kritik,
seakan-akan pemerintah kita itu santai santai saja," ujar Mahfud.
Selain itu, Mahfud menilai penanganan Covid-19
secara umum sudah mulai membaik, dari pemenuhan alat kesehatan hingga jumlah
tes yang kian bertambah, serta jumlah kesembuhan yang kian bertambah pula.
“Untuk masalah kekurangan alat sudah mulai
tertangani dari waktu ke waktu dan kita sepaham bahwa setiap hari bertambah
jumlahnya, hal itu karena jumlah yang dites bertambah. Tapi yang menggembirakan
dari setiap pertambahan yang meningkat tajam itu orang yang sembuh,” ujar
Mahfud
Kepada Gugus Tugas, Mahfud memberi masukan agar
dapat fokus dengan meningkatkan fasilitas laboratorium bersama, khususnya di
zona merah.
"Fokus pada zona merah di Sumut, dengan memberikan fasilitas
laboratorium bersama, memperbanyak reagen dan spesimen untuk pelaksanaan tes,
dukungan APD dan kebutuhan lainya yang bertujuan untuk membantu percepatan
penanganan," ujar Mahfud.
Senada dengan Mahfud, Mendagri Tito Karnavian juga
memberi masukan serupa, yakni memperbanyak tes swab. Untuk itu, GTPP Covid-19
Sumut didorong untuk bekerja sama dengan pihak swasta dan diatur dengan
peraturan daerah.
"Saya sarankan di Sumut dan beberapa
kabupaten/kota yang punya biaya dan zona merah ini punya lab PCR, atau bekerja
sama dengan swasta. Dorong mereka tes PCR dan diatur dengan Perda dan datanya
wajib dilaporkan ke Dinkes untuk selanjutnya dilaporkan ke gugas tugas dan
Kemenkes," kata Tito.
Semakin banyak dilakukan tes, katanya, semakin
mudah memisahkan pasien positif dengan orang yang negatif. Mengenai anggaran
penanganan Covid-19, Tito berpesan agar kepala daerah melakukan validasi data
penduduk miskin di masing-masing wilayah. Namun harus dilakukan secara
berjenjang mulai dari tingkat bawah RT, RW, kelurahan hingga ke Kementerian.
"JPS ini hati-hati, dan memerlukan data bottom
up. Tolong teman-teman bupati walikota melakukan validasi data ril penduduk
miskin masing-masing, secara berjenjang dari desa hingga provinsi dan laporkan
ke DTKS yang ada di Kementerian. Kalau data ini tidak valid maka delivery tidak
valid," kata Tito.
Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang
juga Ketua GTPP Covid-19 Sumut memaparkan apa yang telah dilakukan GTPP
Covid-19 Sumut. Pada tahap pertama telah dilakukan refocusing anggaran APBD,
menyiapkan RS rujukan dan alat kesehatan dan sebagainya.
Pada tahap II, Pemprov Sumut telah menyiapkan
konsep new normal. Konsep tersebut telah dikirim ke pemerintah pusat dan sedang
dalam pembelajaran. Saat ini Sumut sedang masuk masa transisi.
"Ini kami susun di kegiatan transisi. Hasilnya
kami kirim ke bupati dan walikota untuk dipelajari dan disesuaikan dengan
kondisi di daerahnya," ujar Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur Sumut
Musa Rajekshah.
Berdasarkan konsep tersebut, akan disusun aturan
seperti Pergub, Perbub atau Perwal, sehingga memungkinkan pemberian sanksi bagi
yang melanggar.
"Ini aturan nanti ada Pergub sehingga yang melakukan
pelanggaran ada sanksi," kata Gubernur.
Mengenai Jaring Pengaman Sosial Tahap II, Pemprov
Sumut masih sedang mempelajarinya. Namun ada kemungkinan untuk memperbarui data
orang miskin baru yang terdampak Covid-19. Sedangkan untuk stimulus ekonomi,
Pemprov Sumut akan memfokuskan ke arah pertanian, sehingga benar-benar
bermanfaat kepada masyarakat di sektor tersebut.
"Dari yang dirumahkan, nelayan, petani yang
terdampak Covid-19, sehingga semua bisa dapat bantuan pusat yang berupa BLT dan
PKH dan kami bisa tindaklanjuti dari hasil refocusing APBD masing masing,"
ujar Gubernur.
Belum ada Komentar untuk "Pemerintah Pusat Apresiasi Kerja GTPP Covid-19 Sumut"
Posting Komentar