Wagub Berharap Pansus Covid-19 DPRD Sumut Dapat Mengawasi Kinerja GTPP
Lensamedan-Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut. Diharapakan pansus ini dapat membantu GTPP Covid-19 Sumut dalam penanganan pandemi Covid-19 di Sumut.
Hal
ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah yang juga
Ketua Pengawasan GTPP Covid-19 Sumut saat menghadiri rapat pembahasan
evaluasi penanganan Covid-19 yang berlangsung di ruang Banmus DPRD
Sumut, Selasa (26/5/2020), didampingi Kepala BPBD Sumut sekaligus Ketua
Pengendali Operasi GTPP Covid-19 Sumut Riadil Akhir Lubis dan pejabat
lainnya.
Hadir
dalam rapat tersebut Ketua Pansus Akbar Himawan Buchari, Wakil Ketua
Ahmad Hadian serta seluruh anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut.
"Apa yang
sudah kita kerjakan pastinya masih ada hal yang masih perlu
disempurnakan dan dalam forum ini kami minta bantuan untuk kita
perbaiki. Kami juga berterima kasih pada anggota dewan yang sudah
membentuk pansus ini," ucap Wagub Musa Rajekshah.
Musa
Rajekshah menyatakan, Pemprov Sumut sangat senang dengan terbentuknya
Pansus Covid-19 DPRD Sumut ini yang diharapkan adanya perhatian dan
pengawasan yang dilakukan dewan pada kinerja GTPP Covid-19 Sumut.
"Kita
sangat senang DPRD Sumut dapat mengawasi GTPP Covid-19 Sumut dalam
pelakasanaan penanganan wabah ini. Selanjutnya diharapkan keterlibatan
anggota dewan untuk membantu menuntaskan wabah ini," katanya.
Ketua
Pansus Covid-19 DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari dalam rapat tersebut
menekankan ada 3 aspek yang akan dibahas, yakni aspek kesehatan, sosial
dan ekonomi yang sudah dilakukan oleh GTPP Covid-19 Sumut.
Menurut
Akbar Himawan dalam rapat internal yang telah dilakukan anggota pansus
sebelumnya, telah dirumuskan yang menjadi fokus utama dari kinerja GTPP
Covid-19 Sumut dalam penuntasan wabah ini yakni meminta GTPP Covid-19
Sumut untuk selanjutnya melakukan satu opsi saja dalam penyaluran bansos
Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu dengan pemberian uang tunai pada
masyarakat.
Kemudian
dalam hal penyaluran JPS, Pansus Covid-19 DPRD Sumut harus dilibatkan
dan meminta GTPP Covid-19 Sumut memberikan jadwal secara terbuka tentang
penyalurannya.
"Kami juga berharap GTPP Covid-19 Sumut agar memvalidasi
data agar masyarakat dapat menerima kembali bantuan Pemprov," katanya.
Selain itu, Pansus Covid-19 DPRD Sumut menekankan pada GTPP Covid-19 Sumut untuk kembali menghidupkan dunia usaha di Sumut.
Sementara
itu, Kepala BPBD Sumut sekaligus Ketua Pengendali Operasi GTPP Covid-19
Sumut Riadil Akhir Lubis dalam paparanya menyatakan sampai saat ini
berdasarkan data yang diterimanya dari kabupaten/kota di Sumut
berdasarkan grafik Orang Dalam Pantauan (ODP) mengalami penurunan.
"Berdasarkan grafik yang kita terima ada penurunan ODP di Sumut dan
sampai saat ini ada 16 kab/kota yang tidak terpapar virus corona,"
jelasnya.
Mengenai
realisasi anggaran belanja kegiatan GTPP Covid-19 Sumut dari hasil
refocusing sebesar Rp502,1 miliar terdapat 3 item peruntukan. Realisasi
bidang kesehatan untuk medis sebesar Rp8.013.406.050 dan penunjang medis
Rp30.204.860.553 dari rencana anggaran belanja kegiatan GTPP Covid-19
Sumut sebesar Rp191,8 miliar.
Kemudian
realisasi anggaran belanja untuk JPS sebesar Rp160.943.868.454 dari
dari rencana anggaran belanja kegiatan GTPP Covid-19 Sumut sebesar
Rp300,3 miliar. Selanjutnya realisasi anggaran belanja untuk Stimulus
Ekonomi sebesar Rp2.750.000.000 dari rencana anggaran belanja kegiatan
GTPP Covid-19 Sumut sebesar Rp10 miliar.
Dalam
hal pencegahan menjelang Idulfitri 2020 pihak GTPP Covis-19 Sumut juga
telah melaksanakan strategi preventif yakni dengan melakukan imbauan
untuk tidak melakukan mudik Lebaran, optimalisasi check point di
perbatasan provinsi, penyiapan dan pengoprasian karantina sementara,
menyiapkan 13 posko dan alat berat di titik daerah rawan longsor.
Mengenai
penyaluran JPS, Riadil mengatakan GTPP Covid-19 Sumut melakukan dua
mekanisme dengan cara bantuan bahan pangan dan bantuan uang tunai pada
GTPP Covid-19 Kabupaten/kota yang nantinya disalurkan pada masyarakat
dalam bentuk bahan pangan. Acuan data penerima berdasarkan Data Terpadu
Kesejateraan Sosial (DTKS).
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "Wagub Berharap Pansus Covid-19 DPRD Sumut Dapat Mengawasi Kinerja GTPP "
Posting Komentar