Mendagri Tito Fasilitasi Pemda dan BPK Hingga KPK Percepat Realokasi APBD

Lensamedan- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memfasilitasi jajaran pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi langsung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam percepatan penanganan Covid-19.

"Ini adalah pandemi yang terluas dalam sejarah Indonesia modern sejak 1945 kita merdeka. Kita belum pernah mengalami krisis kesehatan yang terluas seperti ini, hampir semua provinsi terkena. Kita juga tidak bisa under estimate, terutama daerah yang tidak terkena mudah-mudahan tidak terkena dan tidak terpapar, tapi kita juga harus berpikir over estimate. Oleh karena itu, kita harus berpikir siap dan mengantisipasi," kata Mendagri saat membuka video conference dengan pemda se Indonesia, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Dalam video conference tersebut, Mendagri didampingi oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala LKPP Ronny Dwi Susanto, dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Sedangkan Ketua BPK Agung Firman, Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan jajaran pemda berjumlah 513 baik gubernur, bupati, dan walikota maupun yang diwakili oleh sekretaris daerah, terhubung melalu video conference.

Mendagri menambahkan, selain berimbas pada sektor kesehatan, pandemi juga berimbas pada sektor ekonomi. Oleh sebab itu, kedua aspek tersebut harus menjadi prioritas penanganan pandemi Covid-19.

"Strategi utama kita adalah mengutamakan kesehatan publik, tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam," jelas Mendagri.

Dalam siaran pers Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga disebutkan, adapun realokasi dan refocusing anggaran difokuskan dalam tiga hal utama, yakni sebagai berikut.

Pertama, peningkatan kapasitas kesehatan.

"Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik, baik dalam rangka sosialisasi, pencegahan, kemudian pembentukan gugus tugas, melakukan mitigasi, baik misalnya dengan rapid test dll, pencegahan menggunakan masker, hand sanitizer dll, termasuk peningkatan kapasitas perawatan pengadaan rumah sakit, bed, tenaga medis, sarana prasarana lain termasuk obat-obatan dan vitamin," kata Mendagri.

Kedua, penyiapan social safety net. 

"Yaitu jaring pengaman sosial. Banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu. Seandainya mereka tidak ditangani dan tidak dibantu, baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini akan berubah menjadi krisis sosial yang berdampak pada krisis keamanan, gangguan keamanan," ujarnya.

Ketiga, membantu dunia usaha tetap hidup dan survive.

"Oleh karena itulah kemarin rapat kita dengan jajaran yang berkaitan dengan produksi, Menteri Industri, KKP, Kepala BKPM, Menteri Pertanian, yang prinsipnya bahwa industri yang masih bisa survive harus bisa survive. Jadi kalau ada peraturan, rekan-rekan kepala daerah yang melarang dunia industri untuk bekerja dipukul rata, itu akan memukul dunia industri," tegas mantan Kapolri itu.

(Jakarta)

Bagikan Artikel ini