Pilkada Serentak 2020, Kaum Perempuan Rentan Jadi Sasaran Poltik Uang

Lensamedan-Kaum perempuan sangat rentan menjadi sasaran politik uang pada Pilkada serentak 2020. Oleh karena itu, pada pemilihan pemimpin daerah nanti, Badan Pengawasan Pemilu (Bawsalu) mengajak masyarakat menolak imbalan dana.

Hal ini, diungkapkan oleh Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo pada kegiatan sosialisasi peranan perempuan sebagai pengawas partisipatif dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan yang di gelar Bawaslu Kota Medan di Hotel Emerald Garden, Kota Medan, Senin (9/3/2020).

Dihadapan ratusan perempuan yang hadir, Ratna menjelaskan bahwa Sumut menjadi adalah yang paling banyak daerahnya melaksankan Pilkada serentak 2020 dengan jumlah 23 Kabupaten/Kota. Apalagi, perempuan di provinnsi Sumut ini, merupakan jumlah terbanyak.

"Karena Sumut paling banyak, maka menjadi kewajiban kami dari Bawaslu RI untuk melihat langsung persiapan-persiapan teman-teman untuk menghadapi Pilkada 2020," jelas Ratna.

Ratna mengajak kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi menjadi pengawas pada Pilkada serentak di Sumut dan Pilkada menjadi lebih baik tanpa ada politik uang. 

"Kita berharap perempuan apalagi memiliki organisasi yang sudah besar ikut memberikan pengawasan partisipatif dan komitmen moral, bahwa ini bukan kebutuhan penyelenggara tapi semua masyarakat juga organisasi. Kita gak mungkin kasih tapi kami bisa fasilitasi pertemuan sosialisasi seperti ini," ajak Ratna.
 

Ratna mengatakan bahwa perempuan juga menjadi bagian penting dalam menentukan keterpilihan calon perempuan atau calon yang mewakili kepentingan perempuan dalam keadilan dan kesetaraan.

"Perempuan bisa melakukan kajian tentang persoalan Pemilu dalam menangkal politik uang. Jika yang hadir disini terutama ibu-ibu semua memiliki inisiatif menjadi pengawas partisipatif, misalnya ingin melakukan edukasi kita siap diundang dan datang tanpa diberi uang," kata Ratna.

Ratna berharap nantinya partisipasi perempuan saat menggunakan hak pilihnya benar-benar atas dasar pertimbangan yang rasional bukan karena ada transaksi jual-beli suara. Akibatnya, akan merugikan kaum perempuan sendiri selaku masyarakat bila pemimpin yang terpilih itu tidak peduli pada rakyatnya.‎

"Harusnya pengawasan itu harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat termasuk perempuan yang punya kepentingan besar terhadap hasil Pilkada secara langsung ini, dan diharapkan bisa berkontribusi positif terhadap ketentuan hak-hak perempuan yang kita inginkan," tutup Ratna.

(Medan)

Bagikan Artikel ini