Terjerat Kasus Narkoba, DPRD Minta Revisi Perda Kepling
Sepanjang 2026, setidaknya tiga oknum Kepling di Kota Medan tercatat ditangkap aparat kepolisian dalam kasus narkoba. Bahkan, para oknum tersebut diduga tidak sekadar sebagai pengguna, tetapi ada yang diduga berperan dalam jaringan peredaran narkoba.
Tiga kasus tersebut masing-masing melibatkan MF (41), Kepling di Medan Barat yang ditangkap Polrestabes Medan pada Maret 2026 di Kelurahan Pulau Brayan Kota. Kemudian AR (37), Kepling di Medan Polonia yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada 15 Agustus 2026 di Jalan Starban.
Terbaru, FAP (41), seorang Kepling wanita di Kecamatan Medan Maimun, ditangkap Satresnarkoba Polrestabes Medan pada akhir Agustus 2026 di kawasan Jalan Brigjen Katamso.
Rentetan kasus tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan pengangkatan Kepling.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, mendesak Pemkot Medan segera dilakukan revisi terhadap Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.
Menurut Syaiful, salah satu poin penting yang harus dimasukkan dalam revisi Perda tersebut adalah persyaratan calon Kepling wajib bebas dari narkoba yang dibuktikan melalui tes narkoba sebelum proses pengangkatan.
“Kita mendesak Pemkot supaya merevisi Perda Kepling, terutama mencantumkan poin menjadi Kepling harus bebas narkoba,” ujarnya, Selasa (8/9/2026).
Ia menjelaskan, persyaratan bebas narkoba tersebut belum secara tegas tercantum dalam Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017. Padahal, posisi Kepling sangat strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu unsur pemerintahan yang berada paling dekat dengan warga.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan ini menilai, seorang Kepling semestinya mampu menjadi pengayom sekaligus teladan bagi masyarakat, bukan justru terseret dalam praktik penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
“Ini kasus serius. Ada Kepling yang kedapatan memiliki ribual pil ekstasi dan narkoba jenis baru, ini tentu mencoreng marwah Kota Medan,” tegas Politisi PKS itu.
Karena itu, menurut Syaiful, persyaratan bebas narkoba harus menjadi syarat wajib dan tidak boleh sekadar formalitas dalam setiap proses rekrutmen maupun pengangkatan Kepling.
Ia mendorong agar setiap calon Kepling menjalani pemeriksaan atau tes narkoba yang dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain pada tahap seleksi, pemeriksaan berkala juga dinilai perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas aparatur di tingkat lingkungan.
“Jangan sampai orang yang seharusnya ikut menjaga masyarakat justru terlibat dalam peredaran narkoba. Rekrutmen Kepling harus benar-benar selektif. Bebas narkoba harus menjadi salah satu syarat mutlak,” tambahnya.
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "Terjerat Kasus Narkoba, DPRD Minta Revisi Perda Kepling"
Posting Komentar