Menag Nasaruddin Umar Dorong Kepemimpinan Perempuan untuk Menjawab Krisis Ekologi Global

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam Kegiatan Pengukuhan International Muslim Women Union (IMWU) Chapter Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta. Jum'at (18/9/2026).lensamedan-kemenag.go.id

LensaMedan — Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mendorong penguatan kepemimpinan perempuan sebagai salah satu jalan untuk merespons krisis ekologi yang semakin kompleks. 

Menurutnya, dunia membutuhkan pola kepemimpinan yang tidak semata bertumpu pada kekuasaan dan kepentingan material, tetapi mengedepankan kasih sayang, pemeliharaan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

Pesan tersebut disampaikan Menag saat menjadi keynote speaker dalam Pengukuhan International Muslim Women Union (IMWU) Chapter Indonesia di Masjid Istiqlal.

Dalam forum tersebut, Menag memperkenalkan gagasan eco-feminine sebagai pendekatan alternatif terhadap pola pengelolaan kehidupan yang ia sebut eco-masculine. 

Menurutnya, pola eco-masculine selama ini terlalu kuat dipengaruhi kepentingan power struggle, pragmatisme, materialisme, serta orientasi jangka pendek.

“Dunia kita sekarang ini sedang eco-masculine, sehingga kita perlu membuat semacam program masif yang sering saya istilahkan dengan perlu eco-feminist,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (18/9/2026).

Ia menilai dampak dari pola tersebut tidak hanya terlihat dalam relasi antar manusia, tetapi juga dalam cara manusia memperlakukan alam. Alam, kata Menag, kerap ditempatkan sekadar sebagai objek yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Menag menyoroti ketimpangan antara negara-negara Utara dan Selatan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Negara-negara berkembang yang memiliki kekayaan alam, menurutnya, kerap menjadi sumber bahan mentah yang kemudian dinikmati negara-negara maju.

“Alam di selatan ini dikuras habis, yang tersisa adalah kemiskinan para petaninya, tukang kebunnya, tapi yang menjadi penikmat hasil-hasil bumi adalah utara,” katanya.

Karena itu, Menag menekankan pentingnya membedakan eksplorasi dan eksploitasi. Agama, menurutnya, memberikan ruang bagi manusia untuk mengelola dan memanfaatkan alam, tetapi sekaligus menetapkan batas agar pemanfaatan tersebut tidak berubah menjadi perusakan.

“Agama kita semua memang menganjurkan untuk melakukan eksplorasi, tapi tidak mentolerir eksploitasi,” tegasnya.

Menag kemudian mengaitkan gagasan tersebut dengan prinsip keseimbangan dalam ajaran Islam. Manusia memang diberi amanah sebagai khalifah, tetapi amanah itu tidak berarti memiliki keleluasaan untuk memperlakukan alam tanpa batas.

Ia mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya mencakup manusia. Tumbuhan dan hewan juga merupakan bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Karena itu, prinsip menjaga satu kehidupan harus dibaca lebih luas sebagai komitmen menjaga keberlangsungan kehidupan secara keseluruhan.

Dalam kerangka itulah, Menag menilai kepemimpinan perempuan memiliki ruang strategis. Ia mengajak perempuan tidak hanya mengambil peran dalam ruang domestik maupun sosial, tetapi turut membawa perspektif kepedulian dan keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan publik.

Menag menggunakan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an sebagai salah satu ilustrasi. Menurutnya, kekuatan kepemimpinan Ratu Balqis antara lain tercermin dari cara mengambil keputusan dengan meminta pertimbangan para pembantunya sebelum menentukan langkah.

“Dia tidak mengambil keputusan sendiri, tapi dia mengumpulkan seluruh pendampingnya, kabinetnya,” ujarnya.

Bagi Menag, pola tersebut menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang demokratis dan deliberatif. Kekuasaan tidak semestinya diterjemahkan sebagai kemampuan mengambil keputusan secara sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menghimpun pandangan, mempertimbangkan dampak, dan menjaga kepentingan yang lebih luas.

Dari Masjid Istiqlal, Menag kemudian menyerukan agar gagasan tersebut tidak berhenti pada lingkup nasional. Indonesia, menurutnya, memiliki peluang untuk membawa perspektif kepemimpinan eco-feminine ke panggung global.

“Sudah saatnya Indonesia mengambil alih tonggak kepemimpinan eco-feminine ini, jangan hanya bergerak dalam lokal, tetapi bergeraklah dalam level global,” ujarnya.

Ia berharap perempuan Indonesia dapat mengambil peran dalam membangun paradigma baru pengelolaan kehidupan yang lebih berimbang. Perubahan tersebut diperlukan agar agenda pembangunan tidak mengorbankan lingkungan dan kelompok masyarakat yang berada di posisi paling rentan.

Menag juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan tidak berdiri sendiri. Krisis ekologis berkelindan dengan persoalan kemanusiaan, ketimpangan, dan cara manusia menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena itu, menurutnya, dunia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menempatkan kemajuan dalam kerangka etika. Nilai kasih sayang dan pemeliharaan yang ia kaitkan dengan konsep eco-feminine dinilai relevan untuk menjadi bagian dari paradigma baru tersebut.

Menag berharap IMWU Chapter Indonesia dapat mengambil peran dalam memperluas gagasan itu. Perempuan Muslim, menurutnya, memiliki ruang untuk menghadirkan perspektif keagamaan yang menempatkan manusia, alam, dan kehidupan dalam satu kesatuan yang saling terhubung.

“Kalau kepemimpinan eco-feminine ini kita terapkan, tidak akan ada lagi pembakaran hutan yang asapnya merusak ginjal, merusak paru, memperpendek umur,” tegasnya.

Pesan tersebut menempatkan pengukuhan IMWU Chapter Indonesia bukan semata sebagai agenda organisasi, melainkan sebagai ruang untuk memperluas percakapan mengenai kepemimpinan perempuan, etika lingkungan, dan masa depan kehidupan.

Bagi Menag, tantangan ekologis membutuhkan perubahan cara pandang: dari menguasai alam menuju merawatnya, dari mengejar keuntungan jangka pendek menuju keberlanjutan, serta dari kepemimpinan yang berorientasi pada kuasa menuju kepemimpinan yang mengedepankan tanggung jawab dan kasih sayang. (*)

(Jakarta)

Bagikan Artikel ini