Sensus Ekonomi 2026 Mudahkan Masyarakat Petakan Peluang Usaha
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, didampingi Kepala BPS Sumatra Utara, Asim Saputra, saat diwawancarai usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bekerja sama dengan Komisi X DPR RI di Le Polonia Hotel Medan, Jumat (7/8/2026).lensamedan-juli simanjuntakLensaMedan - Komisi X DPR RI memgapresiasi semangat masyarakat Sumatra Utara terutama yang berdomisili di Kota Medan yang menerima Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang mendatangi secara langsung rumah-rumah warga.
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengatakan, respon positif dari masyarakat menjadi bukti bahwa masyarakat memahami tujuan Sensus Ekonomi 2026.
“Jadi kita memiliki harapan bahwa keberhasilan dari Sensus Ekonomi 2026 ini mampu memetakan sebenarnya kondisi ekonomi Sumatra Utara seperti apa? Apa peluang bisnis yang masih bisa kita manfaatkan, dan hambatan apa saja yang terjadi sehingga mempengaruhi perekonomian di Sumatra Utara,” ujar Sofyan Tan usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bekerja sama dengan Komisi X DPR RI di Le Polonia Hotel Medan, Jumat (7/8/2026).
Ia pun lantas menegaskan bahwa pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) sama sekali tidak berkaitan dengan pemeriksaan atau penagihan pajak. Sensus Ekonomi sejatinya berfungsi layaknya seorang "dokter" yang sedang mendiagnosis kondisi perekonomian daerah untuk melahirkan solusi kebijakan serta peta peluang bisnis baru bagi masyarakat.
"BPS ini bukan mendata tentang wajib pajak, bukan. BPS ibarat seorang dokter yang sedang mencari penyakit apa yang terjadi pada hari ini. Ekonomi ke depan itu seperti apa yang harus dibangun? Hambatan-hambatan apa yang terjadi pada dunia usaha?" ujar Sofyan Tan.
Sofyan membantah kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang enggan didata karena takut data usahanya dibocorkan ke direktorat perpajakan. Menurutnya, di era keterbukaan data finansial saat ini, sistem perbankan dan data kependudukan masyarakat sejatinya sudah terintegrasi.
"Enggak usah didata oleh BPS pun, sesungguhnya kita telanjang pada hari ini. Masukkan aja. Jadi BPS tidak ada kaitan tentang itu," tegasnya.
Ia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 yang digelar sepuluh tahun sekali ini sangat krusial sebagai "kompas" atau peta navigasi bagi para calon pengusaha maupun pelaku UMKM. Melalui akurasi data BPS, masyarakat dapat membaca dinamika pasar dan menghindari jenis usaha yang sudah jenuh.
"Kalau kita bisa membaca hasil Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, digabungkan dengan Sensus Ekonomi, maka kamu akan menjadi pengusaha yang hebat. Membaca data ini membuat kamu punya perencanaan usaha apa yang tepat untuk kamu. Jangan masuk di usaha yang sudah jenuh," jelas Sofyan.
Sofyan juga menyoroti pentingnya data sensus untuk menjawab riil persoalan ekonomi di Sumatra Utara, seperti lonjakan harga bahan pokok hingga angka pengangguran di Kota Medan yang berimbas pada masalah sosial.
"Hari ini kita tahu bahwa ekonomi kita itu tidak sedang baik-baik saja. Dua tahun yang lalu beras itu hanya Rp9.000, hari ini Rp17.000. Terjadi lonjakan kenaikan harga hampir dua kali lipat, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Jawabannya itu adalah Sensus Ekonomi, karena mendatangi setiap orang yang memiliki usaha," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Sumatra Utara, Asim Sahputra, melaporkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Sumut melaju sangat pesat.
"Dapat kami laporkan, pendataan Sensus Ekonomi 2026 kami sudah selesaikan 97,85%. Ini luar biasa, Sumatra Utara larinya kencang sekali. Untuk Kota Medan saat ini capaiannya sudah 91%, dan lebih dari 85% sudah lengkap datanya," ungkap Asim.
Asim menjelaskan, sisa pendataan sekitar 2,5% di Sumut dan sekitar 9% di Medan justru berada pada titik-titik lokasi krusial yang memiliki kontribusi ekonomi besar, seperti kawasan perumahan elit serta pelaku usaha kategori skala besar.
Ia juga memberi jaminan penuh terkait keamanan data yang disampaikan oleh para responden.
"Kami di BPS punya komitmen bahwa setiap data yang diperoleh dari Bapak/Ibu itu dijaga betul kerahasiaannya. Betul-betul kami kawal dengan ketat, bahkan kami pegawai BPS sendiri agak ngeri dengan sanksi undang-undangnya. Dendanya tinggi kalau misalnya kami membocorkan data yang diperoleh," tegas Asim.
Untuk menuntaskan pendataan yang dijadwalkan rampung pada 31 Agustus 2026 ini, BPS Sumut mengerahkan sekitar 13.000 personel, yang mencakup 10.775 petugas lapangan. Mayoritas petugas lapangan tersebut didominasi oleh kaum perempuan, fresh graduate, hingga mahasiswa. (juli simanjuntak)
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "Sensus Ekonomi 2026 Mudahkan Masyarakat Petakan Peluang Usaha"
Posting Komentar