Biaya Logistik Tinggi Pengaruhi Harga Kopi di Tingkat Petani

Ketua AEKI Sumut, Saidul Alam (tengah), saat memberikan penjelasan terkait kondisi industri kopi di Sumatra Utara pascabanjir yang terjadi jelang akhir November 2025 lalu.lensamedan-ist

LensaMedan – Kerusakan infrastruktur akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah pada 2025 masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Bagi petani kopi di Sumatra Utara, kondisi tersebut tidak hanya menghambat distribusi hasil panen, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dari kebun hingga ke tangan eksportir.

Ketua BPD Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Sumatra Utara (Sumut), Saidul Alam, mengatakan, selama ini muncul anggapan bahwa rendahnya harga kopi di tingkat petani disebabkan oleh eksportir. 

Padahal, salah satu persoalan utama justru berada pada tingginya biaya logistik akibat sulitnya akses menuju sentra-sentra produksi kopi. 

"Persoalan utamanya ada pada biaya logistik dari daerah produksi sampai ke eksportir. Setelah banyak akses jalan rusak akibat banjir, biaya distribusi menjadi semakin tinggi," ujarnya di Kantor AEKI Sumut, Jalan Kirana Raya, Medan, Selasa (30/6/2026).

Hadir juga Dewan Pertimbangan AEKI Sumut, Suyanto Hussein; Wakil Ketua Bidang Luar Negeri, Michael Wijaya; Kepala Kompartemen Organisasi dan Pembinaan Anggota, Tri Darma Hadi; Ketua Kompartemen Industri dan Hilir, Fadli Hazmi; serta Sekretaris BPD AEKI Sumut, Satria.

Saidul Alam menjelaskan, sebagian besar perkebunan kopi di Sumatra Utara maupun Aceh berada di kawasan pegunungan dengan akses yang memang sudah terbatas. Kerusakan jalan akibat banjir semakin memperparah kondisi tersebut.

Sebagai contoh, lanjutnya, petani kopi di wilayah Pagur, Mandailin Natal (Madina) harus menempuh perjalanan sekitar 12 kilometer dari rumah menuju kebun. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan sangat bergantung pada cuaca.

Saat hujan turun, jalan berubah menjadi aliran air sehingga tidak dapat dilalui. Akibatnya, petani kerap terpaksa menginap di kebun dan baru bisa kembali ke rumah keesokan harinya.

"Kondisi itu membuat petani harus membawa beras dan kebutuhan makanan ke kebun karena belum tentu bisa pulang. Sementara di rumah, keluarga juga tetap membutuhkan persediaan bahan pangan. Jadi bebannya menjadi dua kali lipat," katanya.

Kesulitan juga dirasakan ketika musim panen. Untuk mengangkut sekitar 500 kilogram kopi dari kebun, kapasitas angkut dalam sekali perjalanan hanya sekitar 100 kilogram sehingga harus bolak-balik hingga lima kali. 

Perjalanan sejauh 12 kilometer bahkan dapat menghabiskan waktu hampir setengah hari karena medan yang berat.

Dewan Pertimbangan AEKI Sumut, Suyanto Hussein, menambahkan, persoalan tersebut menyebabkan biaya angkut terus meningkat dan pada akhirnya memengaruhi harga kopi yang diterima petani.

Ia melanjutkan, eksportir tetap harus memenuhi kontrak pengiriman ke pasar internasional. Karena itu, mereka harus mencari pasokan dari berbagai daerah meskipun biaya pengumpulan hasil panen semakin besar.

AEKI Sumut menilai perbaikan infrastruktur menuju sentra produksi merupakan solusi utama untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing kopi Indonesia.

Pihaknya mengapresiasi pembangunan jalan-jalan utama di Sumatera yang terus dilakukan pemerintah. Namun, akses penghubung dari jalan lintas menuju kawasan perkebunan dinilai masih membutuhkan perhatian serius.

Kondisi tersebut juga memengaruhi jalur perdagangan kopi. Sebagian kopi dari wilayah perbatasan Sumatera Utara lebih banyak dijual ke Padang karena jaraknya lebih dekat dibandingkan Medan. 

Namun, karena tidak banyak eksportir di sana, harga yang diterima petani cenderung lebih rendah sebelum akhirnya kopi tersebut kembali diperdagangkan ke Medan untuk diekspor.

"Logistik menjadi faktor yang sangat menentukan. Mulai dari kebun, pengumpulan hasil panen, hingga ke tangan eksportir semuanya membutuhkan biaya. Kalau infrastruktur diperbaiki, biaya logistik bisa ditekan dan harga yang diterima petani tentu akan lebih baik," ujar Suyanto.

AEKI Sumatra Utara berharap Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dapat memberikan perhatian terhadap perbaikan infrastruktur di kawasan sentra produksi komoditas perkebunan, khususnya kopi. 

Menurut AEKI, pembangunan tidak hanya difokuskan pada jalan-jalan utama, tetapi juga akses penghubung menuju kawasan produksi yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas petani.

Perbaikan infrastruktur tersebut dinilai akan berdampak langsung pada penurunan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil panen, serta meningkatkan daya saing kopi Sumatra Utara di pasar ekspor. 

"Dengan akses yang lebih baik, petani dapat mengangkut hasil panen lebih cepat, mengurangi biaya operasional, dan pada akhirnya memperoleh harga yang lebih kompetitif sehingga kesejahteraan mereka turut meningkat," pungkasnya. (* )

(Medan)

Bagikan Artikel ini