Banyak Siswa Lulus PTN, Namun Gagal Kuliah Karena Faktor Ekonomi

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr Sofyan Tan, saat berbicara dalam Kegiatan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan dengan tema “Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945” yang berlangsung di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM), Medan, Senin (22/6/2026).lensamedan-ist

LensaMedan - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr Sofyan Tan, mengungkapkan masih banyak lulusan yang telah berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) namun akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya.

Hal tersebut disampaikannya dalam Kegiatan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan dengan tema “Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945” yang berlangsung di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM), Medan, Senin (22/6/2026).

Dalam pemaparannya, Sofyan Tan menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu, belum dapat mengakses pendidikan tinggi secara optimal.

Menurut Sofyan Tan, terdapat sekitar 60 ribu anak di Indonesia yang telah dinyatakan lulus dan diterima di PTN, tetapi akhirnya gagal atau tidak melakukan registrasi ulang.

Sebagian besar di antaranya tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi dan ketidakmampuan membayar biaya masuk maupun kebutuhan awal perkuliahan.

“Masih ada sekitar 60 ribu anak yang sudah lulus PTN, tetapi akhirnya tidak jadi mendaftar atau tidak melanjutkan kuliah. Sebagian besar alasannya karena tidak mampu membayar biaya masuk kuliah,” ujar Sofyan Tan di hadapan peserta kegiatan.

Dia menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian bersama.

Pasalnya, keberhasilan siswa menembus seleksi masuk perguruan tinggi seharusnya menjadi pintu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan justru terhenti karena persoalan biaya.

Dalam kesempatan itu, Sofyan Tan juga menyoroti pentingnya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai salah satu solusi untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, mahasiswa yang berhasil memperoleh bantuan tersebut sangat beruntung karena dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya kuliah yang besar.

“Sungguh beruntung mahasiswa yang bisa mendapatkan KIP Kuliah karena program ini sangat membantu mereka untuk tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi,” kata legislator dari Dapil Sumut 1 itu.

Meski demikian, Sofyan Tan mengingatkan adanya kebijakan baru terkait persyaratan penerima KIP Kuliah yang menggunakan kategori desil 4 dalam pendataan kesejahteraan masyarakat.

Ia meminta agar kebijakan tersebut dievaluasi dan dicek secara cermat karena data yang digunakan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Sekarang ada kebijakan baru harus desil 4. Ini harus dicek karena data-data tersebut kadang tidak sinkron dengan kondisi sebenarnya. Ada masyarakat yang layak menerima bantuan, tetapi tidak masuk kategori, sementara yang kondisi ekonominya lebih baik justru bisa terdata,” ujarnya.

Kegiatan aspirasi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pandangan, masukan, serta keluhan terkait akses pendidikan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Salah seorang peserta, Dede Kurnia Gulo, menyampaikan kegelisahannya mengenai masih adanya kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Ia berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan bantuan pendidikan agar semakin banyak siswa berprestasi dapat melanjutkan kuliah.

Hal senada juga disampaikan Sinta Purba. Dalam sesi diskusi, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Menurutnya, proses pendataan penerima bantuan pendidikan perlu terus diperbaiki agar tepat sasaran.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sofyan Tan menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR RI.

Ia berharap negara dapat semakin hadir dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara sehingga tidak ada lagi anak bangsa yang gagal mengenyam pendidikan tinggi hanya karena alasan ekonomi.

Kegiatan aspirasi masyarakat tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab dan dialog terbuka antara peserta dan narasumber.

Melalui forum itu, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, dapat disampaikan secara langsung untuk menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan. (*)

(Medan)

Bagikan Artikel ini