Sensus Ekonomi 2026 Harus Hindari Manipulasi Data Demi Pencitraan Semata

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, bertukar cinderamata usai pertemuan di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (13/5/2026).lensamedan-dpr.go.id

LensaMedan – Badan Pusat Statistik diingatkan untuk menjamin intergritas data dan tidak terjebak dalam upaya manipulasi informasi demi pencitraan semata. 

Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, berkaitan akan dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. 

"Data ini harus akurat, harus valid sesuai fakta, jangan karena pesanan, jangan karena ingin membuat seolah-olah kita baik-baik saja, ini justru bahaya. Jadi kalau BPS sampai kemudian hanya menyatakan biar nampak baik-baik saja, ini bahaya," tegasnya seperti yang dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, data yang tidak akurat akan berdampak fatal pada perencanaan negara. Hal itu karena data merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. 

"Kebijakan yang nanti akan kita buat bersama antara pemerintah dan DPR, tentu itu akan menjadi blunder, tidak tepat sesuai fakta," lanjutnya.

Kemudian, ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai responden agar memberikan informasi yang jujur. Ia meminta masyarakat tidak perlu ragu memberikan data yang benar karena khawatir akan dikaitkan dengan kebijakan perpajakan.

"Mereka (masyarakat) diminta memberikan data yang benar. Tidak perlu kemudian ragu bahwa data itu akan berkaitan nanti pajaknya besar dan yang lain sebagainya. Karena data ini akan menjadi cerminan bagaimana perekonomian di wilayah Indonesia, bagaimana UMKM dan yang lain sebagainya. Nah, kesadaran itu perlu dibangun," ungkap Politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain validitas, mekanisme rekrutmen dan kapasitas tenaga lapangan baru yang dilibatkan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga perlu diperhatikan. Ia mendesak BPS untuk memberikan pembekalan yang mumpuni, terutama dalam hal etika komunikasi saat mendatangi masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi.

"Bagaimana mereka juga menguatkan tenaga yang direkrut itu dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan. (Misalnya) hal sederhana, untuk bisa kulo nuwun, menyapa itu bagaimana? Coba datang (bawa) surat dengan geleleng begitu. Orang enggan juga kasih data. Tapi kalau kita nyuwun sewu bu kita mau cari data, termasuk persyaratan untuk menunjukkan surat tugas, menunjukkan identitas resmi dan jangan ditakuti-takuti, tapi lebih kepada pendekatannya seperti apa?" tandasnya. (*)

(Surakarta)

 

Bagikan Artikel ini