HMI Soroti Dugaan Keracunan Santri di Deli Serdang
Alih-alih memberikan penghormatan dan fasilitas yang layak, birokrasi pemerintahan daerah ini justru memberikan 'kado' berupa petaka keracunan massal yang menimpa para santri peserta upacara peringatan HSN pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Menanggapi insiden memalukan yang mencederai akal sehat publik ini, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Deli Serdang, Shandy Saragi, melontarkan kritik tajam, menohok, dan menelanjangi kebobrokan birokrasi yang terjadi.
Menurutnya, kejadian ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan wujud nyata dari hilangnya nurani para pejabat daerah dan indikasi kuat adanya praktik korup.
"Kita tentu harus berdiri dan memberikan tepuk tangan ironi setinggi-tingginya kepada Pemkab Deli Serdang. Ini adalah sebuah 'prestasi' luar biasa. Bayangkan, Deli Serdang berhasil mencatatkan rekor sebagai satu-satunya daerah di seluruh penjuru republik ini yang sukses merayakan Hari Santri Nasional dengan cara meracuni santrinya sendiri. Sungguh sebuah pencapaian birokrasi yang sangat gemilang, memalukan, dan patut dicatat dalam sejarah kelam pemerintahan daerah!," ujar Shandy Saragi kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).
Shandy menilai tragedi ini menjadi cermin retak bagaimana kaum santri direduksi sekadar menjadi objek mobilisasi massa acara pemerintahan, namun hak-hak dasarnya dirampas secara sistematis melalui permainan anggaran.
Berdasarkan temuan di lapangan, anggaran konsumsi untuk kegiatan HSN tersebut sejatinya diperuntukkan bagi pengadaan nasi kotak. Namun, realitasnya, para santri yang kelelahan usai upacara justru disodori nasi bungkus dengan kualitas makanan yang sangat buruk hingga memicu keracunan massal.
Diketahui, kegiatan HSN ini bukanlah agenda sembarangan. Ini adalah kegiatan resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang diamanahkan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Pemkab Deli Serdang. Bukannya menjaga amanah, Pemkab Deli Serdang justru menjadikan acara ini ladang masalah.
"Di sinilah logika birokrasi korup itu bekerja secara telanjang. Ada selisih nilai ekonomi yang sangat kasat mata antara nasi kotak yang seharusnya dianggarkan dengan nasi bungkus yang akhirnya disajikan. Pertanyaan mendasarnya, ke mana larinya sisa anggaran konsumsi tersebut? Mengapa diubah sepihak? Apakah nyawa, perut, dan kesehatan para santri ini dianggap lebih murah dari selisih harga tersebut?," sebut Shandy.
HMI Cabang Deli Serdang secara khusus menunjuk hidung Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Deli Serdang, Gento Herlambang, sebagai aktor birokrasi yang harus bertanggung jawab penuh.
Mengingat nomenklatur jabatannya adalah 'Kesejahteraan Rakyat', amat ironis jika yang didistribusikan kepada rakyat justru adalah racun, bukan kesejahteraan.
"Kami menuntut transparansi mutlak! Gento Herlambang selaku Kabag Kesra tidak bisa berlindung di balik kata 'musibah'. Dia harus buka suara ke publik. Siapa panitia teknis pengadaan konsumsi ini? Jika ini dilempar kepada pihak ketiga atau vendor, tunjukkan siapa penyedianya! Buka kontrak kerjanya! Publik, terutama keluarga korban, berhak tahu siapa entitas yang telah menyajikan makanan beracun kepada anak-anak kita. Jangan sampai ada kongkalikong yang ditutupi!," tegas aktivis HMI tersebut.
Tak berhenti pada level teknis pengadaan, Shandy juga menguliti habis sikap Bupati Deli Serdang yang dinilainya mencerminkan elitisme dan krisis kemanusiaan akut. Sejak hari nahas tersebut berlangsung hingga hari ini, Bupati terkesan cuci tangan dan sama sekali tidak menunjukkan batang hidungnya untuk sekadar menyambangi para korban yang terkapar, apalagi memastikan perawatan medis mereka.
"Sikap Bupati ini adalah bentuk arogansi penguasa yang paling nyata. Bupati menunjukkan sikap nir-empati yang sangat memuakkan. Santri-santri ini adalah rakyatnya sendiri, yang diundang, dimobilisasi untuk menyukseskan acara pemerintahannya. Namun ketika rakyatnya tumbang menjadi korban akibat keteledoran birokrasinya, pemimpinnya malah menghilang ditelan bumi. Pemimpin macam apa yang kehilangan kepekaan sosial terhadap penderitaan rakyatnya sendiri?," tegas Shandy.
Mengingat status acara ini merupakan mandat langsung dari provinsi, Shandy mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera turun mengambil alih persoalan ini.
"Gubernur Sumatera Utara tidak boleh diam saja melihat mandatnya dirusak oleh birokrasi amatiran di Deli Serdang. Kami mendesak Gubernur untuk segera melakukan evaluasi total dan investigasi menyeluruh terhadap Pemkab Deli Serdang, terkhusus kepada Gento Herlambang. Tragedi ini mencoreng nama baik Sumatera Utara secara nasional. Jika Gubernur membiarkan hal ini berlalu tanpa sanksi tegas, maka patut dicurigai ada konspirasi kebobrokan yang dilindungi secara sistematis. Evaluasi total, atau publik yang akan menghakimi kinerja kalian!," pungkas Shandy.
Tragedi Hari Santri di Deli Serdang pada akhirnya bukan sekadar musibah medis. Ia merupakan potret buram bagaimana aparatur negara memperlakukan rakyatnya dengan standar ganda, disusupi mentalitas pemotongan anggaran, dan dipimpin oleh elit yang telah mati rasa empatinya.
(Deli Serdang)
Belum ada Komentar untuk "HMI Soroti Dugaan Keracunan Santri di Deli Serdang"
Posting Komentar