DPR RI-Pemerintah Sepakat Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra Capai 100,1 Triliun

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.lensamedan-dpr.go.id

LensaMedan - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa DPR RI bersama pemerintah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah.

“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra bersama pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Politikus dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan,koordinasi dilakukan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk rencana kerja kementerian dan lembaga terkait, dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi. 

Menurutnya, pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya akan dijalankan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal teknis nantinya akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai Pak Tito Karnavian,”ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari sinergi DPR RI dan pemerintah dalam memastikan proses pemulihan pasca bencana di Sumatera dapat berlangsung cepat, terarah, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai Ketua satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra merinci bahwa total anggaran Rp100,1 triliun tersebut telah mendapatkan persetujuan dari tingkat pemerintah dan didukung penuh oleh Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad. 

Alokasi per tahunnya adalah sebagai berikut, yaitu Tahun 2026: Rp38,9 triliun (Fokus infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian);Tahun 2027: Rp32,9 triliun; dan Tahun 2028: Rp28,2 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi instansi dengan alokasi terbesar, yakni Rp69 triliun selama tiga tahun untuk perbaikan jalan, jembatan, dan sungai.  

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dialokasikan Rp7,4 triliun khusus untuk percepatan Hunian Tetap (Huntap).

“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara (Huntara),” tegas Tito. (*)

(Jakarta)

Bagikan Artikel ini